Butuh Kekuatan Dua Kali Lipat untuk Tekan Kemiskinan di NTB

Ilustrasi warga miskin di NTB (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB berharap angka kemiskinan di NTB lima tahun mendatang menjadi satu digit atau di bawah 10 persen. Saat ini, angka kemiskinan di NTB sebesar 14,75 persen.

Jika dalam satu tahun angka kemiskinan ditargetkan turun sebesar satu persen. Maka dalam lima tahun ke depan, angka kemiskinan diharapkan tersisa sebesar 9,75 persen.

Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP mengatakan, target penurunan kemiskinan nantinya akan dibahas dalam penyusunan RPJMD NTB 2018-2023.

‘’Sebelum gempa, menetapkan target itu kita harus memperhitungkan juga target RPJMN. RPJMN itu menginginkan bahwa tahun 2018 seluruh daerah angka kemiskinan  turun satu digit. Tapi kenyataannya kita masih belum,’’ kata Ridwan dikonfirmasi di  Kantor Gubernur, Kamis, 4 Oktober 2018 kemarin.

Ia menyebutkan, angka kemiskinan di NTB saat ini 14,75 persen. Sebelum kejadian gempa,  diharapkan  penurunan angka kemiskinan selama lima tahun yang akan datang turun sebesar  lima persen. Sehingga angkanya tersisa sebesar  9,75 persen pada 2023.

Baca juga:  Mahasiswa Turun ke Desa, Penurunan Angka Kemiskinan Diprediksi Lebih Cepat

‘’Itu konsep awal. Ini harus dihitung kembali. Karena pascagempa ini, angka kemiskinan diprediksi naik menjadi 15,88 persen,’’ sebutnya.

Selama lima tahun terakhir, kata Ridwan dari target penurunan kemiskinan satu persen setahun hanya tercapai 2,5 persen. Pada 2013, angka kemiskinan di NTB sebesar 17,25 persen. Pada 2018, seharusnya angka kemiskinan tersisa 12,25 persen sesuai target RPJMD.

‘’Tapi kita hanya mampu turun 2,5 persen selama lima tahun. Kalau lima tahun mendatang kita akan menurunkan lima persen menjadi 9,75 persen, berarti kekuatannya harus dua kali lipat dari capaian lima tahun, 2013-2018,’’ katanya.

Ridwan menjelaskan, saat ini pihaknya sedang mendetailkan program-program yang akan dilakukan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan lima tahun mendatang. Menurutnya, target penurunan kemiskinan lima persen masih cukup layak. ‘’Tapi ini akan kita bahas dalam RPJMD, memerlukan pemikiran-pemikiran termasuk pandangan DPRD,’’ katanya.

Baca juga:  Pemprov NTB Validasi Ulang BDT Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), NTB masih lemah soal pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana dasar. Kemudian masih rendahnya pendapatan masyarakat karena nilai tambah ekonomi yang masih terbatas.

‘’Sehingga ke depan, sama persis dengan visi misi Pak Gubernur ini. Bahwa harus meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui industrialisasi. Membangun industri olahan, sehingga menyerap tenaga kerja, menurunkan pengangguran. Pada akhirnya meningkatkan pendapatan, lalu menurunkan angka kemiskinan,’’ ujarnya.

Untuk itu program atau kegiatan OPD akan didetailkan lagi. Sehingga akan mempermudah untuk mengevaluasi program OPD kaitan dengan upaya penurunan kemiskinan. ‘’Sehingga terukur program-program OPD. Kita ndak ngarang-ngarang lagi,’’ katanya. (nas)