Fokus Tangani Tujuh Kabupaten Kantong Kemiskinan

Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, memimpin rapat teknis penanggulangan kemiskinan di Kantor Gubernur, Kamis, 4 Oktober 2018 kemarin. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) benar-benar fokus dalam pengentasan kemiskinan. Ia meminta, OPD fokus menangani tujuh kabupaten yang masih menjadi kantong kemiskinan di NTB.

Tujuh kabupaten tersebut persentase angka kemiskinannya  masuk kategori merah. Karena persentase kemiskinannya berada di atas rata-rata provinsi yang saat ini sebesar 14,75 persen.

‘’Betul-betul fokus dan terukur. Jangan sampai buat perencanaan bagus sekali tetapi dalam implementasinya kita tak ada ukuran, capaian  satu bulan, tiga bulan, satu tahun,’’ ujarnya saat memimpin rapat teknis penanggulangan kemiskinan di Kantor Gubernur, Kamis, 4 Oktober 2018 kemarin.

Menurutnya, sinergitas program antara OPD dan Pemda kabupaten/kota sangat penting. Ia mengibaratkan Pemda seperti sebuah gedung yang memiliki fondasi banyak. Gedung tersebut tidak mungkin akan kuat, jika salah satu fondasinya tidak saling menopang.

Baca juga:  Wagub NTB : BKOW Bisa Jadi Kekuatan Pembangunan

‘’Fokus ini sangat penting. Karena efektivitas dari program tergantung fokus kita,’’ ujarnya.

Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NTB ini mengatakan, berdasarkan paparan dari Bappeda, ada tujuh kabupaten yang persentase kemiskinannya berada di atas rata-rata provinsi. Yakni Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa dan Bima.

Sementara tiga kabupaten/kota lainnya seperti Dompu, Kota Bima dan Kota Mataram, persentase angka kemiskinan sudah berada di bawah

rata-rata provinsi. Bahkan, Kota Bima dan Kota Mataram, angka kemiskinannya sudah berada di angka satu digit yakni sekitar 9 persen.

‘’Seperti dipaparkan, kantong kemiskinan ada di Lombok Timur, Lombok Tengah. Masyarakatnya sudah banyak, persentasenya (kemiskinan)  tinggi. Berarti numpuk di situ orang miskin. Maka bagaimana kita membuat program yang betul-betul fokus di kabupaten-kabupaten tersebut,’’ katanya mengingatkan.

Program-program penanggulangan kemiskinan yang dibuat OPD harus bersinergi dan saling mengisi. Termasuk juga dengan pemerintah kabupaten. ‘’Sehingga, kalau sekali kita dorong itu. Dorongannya dengan kekuatan penuh,’’ kata Rohmi.

Baca juga:  Belanja Proyek Pengurangan Kemiskinan Disorot, Pemprov Perkuat Fungsi Pembinaan

Dengan demikian apa yang diharapkan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan akan terlihat hasilnya secara nyata dan tergambar progresnya secara terukur. Menurut Wagub, kelemahan selama ini kadang sulit meruntuhkan ego sektoral.

Bukan saja di lingkup Pemprov NTB tetapi juga ia melihat di berbagai tingkatan pemerintahan. Ego sektoral masih menjadi masalah yang sangat krusial. Dalam pengentasan kemiskinan, kata Wagub, dana atau capital bukan satu-satunya yang menentukan keberhasilan suatu program.

‘’Tapi bagaimana sinergitas betul-betul punya satu visi melayani masyarakat NTB. Pekerjaan yang sangat mulia.  Sinergitas ini saya  mohon sangat, ke depan itu betul-betul terbangun. Bagaimana program  OPD itu saling menutupi satu sama lain. Dibutuhkan kerendahan hati, bukan ego untuk bisa saling bantu sama lain,’’ pesannya. (nas)