Nasib 3.200 Sertifikat Nelayan Menggantung di BPN

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Beni Iskandar (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah NTB untuk memberikan kepastian terhadap penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT). Sejak 2016 hingga memasuki hampir tiga tahun, sertifikat yang dijanjikan masih menggantung.

Sebanyak 3.200 petak telah diverifikasi dan diajukan sejak 2016. Hingga kini, tak satupun sertifikat itu diterbitkan oleh BPN. Belum lagi Kementerian Kelautan Perikanan menambah target 1.000 nelayan mendapatkan sertifikat.

“Kita sering berkoordinasi dengan BPN. Karena itu, kita meminta BPN provinsi mendesak BPN di kabupaten/kota untuk secepatnya melakukan penyesuaian,” kata Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Beni Iskandar di ruang kerjanya, Jumat, 21 September 2018 kemarin.

Apa alasan tak terbitnya sertifikat-sertifikat ini? Beni menjelaskan, ada sistim baru yang digunakan oleh BPN. Sistim itu disebut Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) yang diberlakukan sejak tahun 2017. Sebelumnya, dalam penerbitan sertifikat, BPN menggunakan sistim sporadis. Asal by name by address nelayan jelas, sertifikat dapat diterbitkan.

“Dengan sistim PTSL ini, penerbitan sertifikat tidak bisa dilakukan bila nelayannya tinggal secara sporadis. Kenapa tidak masuk PTSL, karena nelayan ini domisilinya tidak dalam satu hamparan. Kadang-kadang masuk satu dusun tetapi di sana ada 5 nelayan, ada 3 nelayan. Berpencar-pencar tempat tinggalnya.

Pada saat PTSL, nelayan tidak masuk bidang tanahnya dalam pemetaan. Itulah sebabnya tidak bisa di-SK-kan,” jelas Beni.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, sifatnya mengkoordinasikan. Verifikasi dilakukan oleh Dinas yang membidangi Kelautan Perikanan di kabupaten/kota. Sebelum digunakannya sistim PTSL ini, lanjut Beni, BPN tak rumit menerbitkan sertifikat bagi nelayan. SeHAT Nelayan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2008. Tak ada kendala kata Beni. Tiap pengajuan, biasanya penerbitan sertifikat paling lambat setahun setelahnya.

“Sejak pengajuan 2016, tidak ada penerbitan tahun 2017. Karena yang verifikasi adalah Dinas Keluatan, ya kita saja yang jadi sasaran nelayan,” kata Beni.

Atas persoalan ini. Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB telah melaporkannya ke Kementerian Kelautan Perikanan di Jakarta. Harapannya agar dikoordinasikan dengan Kementerian terkait di tingkat pusat.

Sertifikat nelayan ini menjadi sangat penting. Kebermanfaatannya cukup besar kata Beni. Diantaranya, selain memudahkan pendataan nelayan. Biasanya pengajuan pinjaman di lembaga bank maupun non bank yang mengharuskan adanya agunan, nelayan akan terbantu.

Sejak 2008 hingga 2015. Sebanyak 6.900 sertifikat nelayan telah terbit. Dari total 11.100 yang dialokasikan. Dari jumlah tersebut, ada sebanyak 2.009 sertifikat telah diagunkan. Dengan nilai kredit yang didapatkan nelayan pemilik seritifikat totalnya Rp 17,9 miliar lebih.

“Begitu besarnya manfaat sertifikat ini bagi ekonomi nelayan. Karena itu kita mengharapkan sertifikat dapat diterbitkan secepatnya,” demikian Beni. (bul)