Diprediksi, Pertumbuhan Ekonomi NTB Paling Tinggi Nol Persen

Serah terima jabatan dari mantan Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi kepada Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Jumat, 21 September 2018. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Darmin Nasution memprediksi pertumbuhan ekonomi NTB tahun ini paling tinggi nol pesen. Bahkan, bisa minus 2 – 4 persen.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah pada acara serah terima jabatan dengan gubernur yang lama di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Jumat, 21 September 2018 siang.

‘’Baru saja saya mendampingi Menko Perekonomian. Beliau mengatakan dari hasil simulasi, paling tinggi tahun ini pertumbuhan ekonomi NTB nol persen,’’ sebut Dr. Zul – sapaan akrabnya.

Di hadapan  mantan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, M. Si, Dr. Zul mengatakan bahwa Kamis, 20 September 2018 telah dilakukan rapat koordinasi dan evaluasi penanganan pascagempa NTB. Bagaimana pemerintah pusat dan daerah merespons penanganan pascabencana NTB.

‘’Ternyata pekerjaan yang kita hadapi tidak mudah. Cukup panjang, berliku. Mudah-mudahan dengan modal sosial, kekompakan, pekerjaan berat itu bisa ditunaikan,’’ harapnya.

Dr. Zul menyatakan, apabila tidak hati-hati dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasabencana, maka pertumbuhan ekonomi NTB bisa minus. Jika pertumbuhan ekonomi minus, maka angka kemiskinan dan pengangguran akan bertambah. Dampak ekonomi dan sosial dalam jangka panjang akan sangat dahsyat.

‘’Mudah-mudahan koordinasi dengan pimpinan daerah, bupati/walikota (berjalan baik). Visi baru bahwa gubernur bukan penguasa. Tetapi hadir untuk memfasilitasi dunia usaha untuk investasi yang lebih baik di daerah kita. Saya akan datang ke bupati/walikota, yang kebetulan hampir semuanya bukan orang baru,’’ katanya.

Baca juga:  NTB Siapkan Gebrakan Awal Menuju Daerah Ramah Investasi

Gempa beruntun yang meluluhlantakkan  tujuh kabupaten/kota akan berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi NTB. Analisis yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) awal September ini, pertumbuhan ekonomi NTB akan turun sebesar 1,5 persen.

Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP mengatakan dampak penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 persen tersebut akan meningkatkan jumlah penduduk miskin menjadi 806.430 jiwa atau 15,88 persen pada 2019. Sebelum terjadi gempa bumi, jumlah penduduk miskin di NTB sebanyak 737 ribu jiwa atau 14,75 persen.

Namun, seiring dengan perbaikan ekonomi pascapemulihan,  secara perlahan kemiskinan di NTB kembali menurun. Hal tersebut dikatakan Ridwan pada acara penyusunan rencana aksi penanganan pascabencana NTB, pekan lalu di Mataram.

Selain itu, penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 persen akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah pengangguran sebesar 180 ribu orang pada 2018. Pengangguran diperkirakan  berasal dari sektor pariwisata, perdagangan, pertanian dan industri.

Dalam rangka penciptaan kesempatan kerja pascabenana, program padat karya infrastruktur, pelatihan dan pengembangan ekonomi lokal dapat menjadi alternatif.

Bencana gempa bumi  yang melanda tujuh kabupaten/kota  menyebabkan kerusakan mencapai Rp 12,4 triliun dan kerugian sebesar Rp2,49 triliun. Untuk memulihkan kembali NTB dibutuhkan anggaran sekitar Rp10,19 triliun.

Baca juga:  Dubes Dijabat Putra Daerah, Pemprov Bakal Perbanyak Anak NTB Kuliah di Turki

Jumlah nilai kerusakan, kerugian dan kebutuhan tersebut dibagi menjadi lima sektor. Pertama, sektor perumahan, nilai kerusakan mencapai Rp 9,2 triliun dengan kerugian sebesar Rp 1,52 triliun. Dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan, kata Ridwan membutuhkan anggaran sebesar Rp7,04 triliun.

Kedua, sektor infrastruktur dengan nilai kerusakan Rp110,32 miliar dan kerugian sebesar Rp432,79 miliar. Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur sebesar Rp266,87 miliar. Ketiga, sektor sosial nilai kerusakan mencapai Rp2,21 triliun dan kerugian sebesar Rp189,59 mliar. Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ini mencapai Rp1,99 triliun.

Keempat, sektor ekonomi produktif nilai kerusakan sebesar Rp585,18 miliar dengan jumlah kerugian Rp603,68 miliar. Sementara kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ini diperkirakan sebesar Rp683,68 miliar. Terakhir, lintas sektor dengan nilai kerusakan Rp578,91 miliar dan kerugian Rp131,34 miliar. Kebutuhan anggaran untuk pemulihan sektor ini sekitar Rp683,69 miliar.

Untuk itu diharapkan adanya dukungan percepatan dari pemerintah pusat. Yakni pemulihan cepat dan berkelanjutan pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Untuk mengantisipasi meningkatnya  angka kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan diperlukan kebijakan yang berkesinambungan dan bersifat jangka panjang. (nas)