Sektor Pembiayaan Turun Drastis hingga 75 Persen

Mataram (Suara NTB) – Industri jasa keuangan non bank, yang di dalamnya meliputi industri pembiayaan sebelumnya begitu optimis menghadapi pergerakan ekonomi masyarakat NTB. Namun, gempa yang terjadi beruntun membuat keadaan berubah. Kucuran kredit lembaga pembiayaan pun menunjukkan gejala menurun drastis.

“Penurunan sampai 75 persen,” ungkap  Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Provinsi NTB, Hadi Sutarno.

Penurunan pembiayaan terutama untuk kredit kendaraan. Pascagempa, bahkan terdapat diantaranya finance yang menghentikan sementara pembiayaannya. Dengan pertimbangan yang paling mendasar adalah kemampuan bayar masyarakat yang belum stabil sementara ini.

“Asumsinya, kalau didanai, apakah bulan depan kuat bayar. Kalau ndak bisa bayar, jadi kena perusahaan pembiayaannya, dan juga nasabah. Tetapi ini sifatnya sementara saja,” kata Branch Manager Armada Finance Mataram ini.

Ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 29 Agustus 2018 kemarin, Hadi menyebut pertimbangan lebih ketat untuk pembiayaan terutama kepada wiraswasta. Perusahaan-perusahaan finance betul-betul mempertimbangkannya.

Baca juga:  BMKG Butuh Lahan Bangun ‘’Shelter’’ Seismik Gempa

Jika gegabah, berpotensi menimbulkan kredit macet atau non performing loan (NPL) bagi finance konvensional dan Non Performing Financing (NPF) bagi finance syariah.

Kebijakan ini bersifat situasional. Sembari menunggu proses recovery dampak gempa menunjukkan progres yang membanggakan. “PNS, atau karyawan yang sumber pemasukannya stabil tidak masalah. Sementara ini, daerah-daerah yang terparah dampak gempa masih harus dipertimbangkan,” jelas Hadi.

Kebijakan lebih berhati-hati menyalurkan kredit ini, lanjutnya semata-mata perusahaan juga ikut menjaga masyarakat agar memiliki track record yang tetap. Jika pembiayaan dipaksa diberikan, dengan kemampuan bayar yang belum stabil, secara otomatis nama baik nasabah berpotensi cacat. Selain itu, nasabah dengan kredit macet akan tetap dihitung membayar denda. Dengan modal diam, lalu denda tetap terhitung dalam sistem tentunya akan semakin memberatkan bagi nasabah.

Baca juga:  Indikasi Penyimpangan Dana RTG, Polda NTB Bakal Periksa Pokmas dan Aplikator

Finance beroperasi tetap dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika kredit yang disalurkan berisiko, lantas tetap dibiayai dan memicu kenaikan tingkat kredit macet, Hadi menyebut otoritas otomatis akan memberikan teguran, bahkan sanksi kepada lembaga finance bersangkutan.

“Kredit macet toleransinya sampai 5 persen. Diatas itu, otoritas akan memberikan peringatan,” jelasnya.

APPI kemudian mengingatkan, penanganan terhadap korban gempa dapat di recovery secepat mungkin agar ekonomi daerah juga tak mandek. Kepada anggota APPI Provinsi NTB, Hadi juga meminta agar menyampaikan laporannya kepada APPI untuk diteruskan ke pusat. Berapa jumlah nasabah yang terdampak gempa. Maksudnya agar APPI juga menyuarakannya ke OJK di pusat.

“Sebisa mungkin dilaporkan agar tak menjadi catatan kredit macet. Dengan kalkulasi yang jelas, OJK sebagai pengawas dapat memahami keadaannya dalam hal kebijakan relaksasi,” demikian Hadi. (bul)