Nasabah Terdampak Gempa Diberi Kelonggaran Tiga Tahun

Mataram (Suara NTB) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya memberikan perlakuan khusus terhadap kredit dan pembiayaan syariah dari perbankan, untuk debitur atau proyek yang berada di lokasi bencana alam di NTB.

Perlakuan khusus tersebut berupa kelonggaran aturan restrukturisasi, penilaian kualitas kredit/pembiayaan syariah, dan/atau pemberian kredit/pembiayaan syariah baru di seluruh kabupaten/kota di Pulau Lombok dan Kabupaten Sumbawa, serta Kabupaten Sumbawa Barat.

Demikian disampaikan, Kepala OJK NTB, Farid Faletehan di Mataram, Jumat, 24 Agustus 2018 kemarin. Ia menjabarkan  bahwa otoritas pada intinya memberi lampu hijau kepada bank untuk melonggarkan nasabah. Dengan jangka waktu selama tiga tahun sejak ditetapkan.

Dikatakan, berdasarkan kunjungan Ketua Dewan Komisioner OJK dan perwakilan industri jasa keuangan pada tanggal 13 Agustus 2018 ke Desa Bentek dan Desa Rempek di Kabupaten Lombok Utara. Bahwa data yang dikumpulkan sampai dengan 21 Agustus 2018, terdapat 39.341 debitur perbankan yang terkena dampak dengan nilai kredit sebesar Rp1,52 triliun pada 15 Bank Umum dan 17 Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Perlakuan khusus terhadap kredit/pembiayaan syariah bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam, meliputi beberapa hal.  Antara lain, kualitas kredit bagi Bank Umum maupun BPR yang direstrukturisasi akibat  bencana alam ditetapkan lancar sejak restrukturisasi sampai dengan jangka waktu Keputusan Dewan Komisioner.

Restrukturisasi kredit tersebut dapat dilakukan terhadap kredit yang disalurkan baik sebelum maupun sesudah terjadinya bencana. Bank dapat memberikan kredit baru bagi debitur yang terkena dampak bencana alam.

Perlakuan khusus terhadap daerah yang terkena bencana alam berlaku juga bagi penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah yang mencakup pembiayaan (mudharabah dan musyarakah), piutang (murabahah, salam, istishna), sewa (ijarah), pinjaman (qardh), dan penyediaan dana lain.

Selain itu, terdapat 20 perusahaan di Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang juga terkena dampak. Pada umumnya, perusahaan IKNB yang terdampak adalah perusahaan perasuransian dan perusahaan pembiayaan.

Bagi Perusahaan Pembiayaan, OJK mendorong untuk melakukan pendataan debitur yang terdampak gempa dan mengalami kesulitan pembayaran angsuran. Sehingga, Perusahaan Pembiayaan dapat memberikan relaksasi kepada debitur, antara lain, berupa rescheduling pembayaran angsuran, diskon biaya administratif dan/atau penghapusan denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran. Selanjutnya, perusahaan pembiayaan diminta melaporkan secara berkala kepada OJK mengenai progres penanganan restrukturisasi debitur yang tertimpa musibah.

Nasabah dapat melakukan pengajuan restrukturisasi kepada bank. Selanjutnya, bank yang menilai sejauh mana kemampuan nasabah. Apakah dilonggarkan kewajibannya (membayar pokok dan bunga) selama setahun, dua tahun, atau hingga tiga tahun.

Atau nasabah dilonggarkan mencicil berapapun kreditnya setiap bulan, seuai kemampuannya. Itu akan menjadi sah-sah saja. Dan ditetap track record nasabah dianggap baik (tidak macet).

“Silahkan saja, nasabah melapor ke banknya untuk dinilai layak atau tidaknya dilonggarkan,” demikian Farid.

OJK juga akan terus melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap perkembangan kondisi daerah yang terdampak bencana dan akan mengambil langkah-langkah lanjutan yang diperlukan. (bul)