Harga Rumah Subsidi Berpeluang Disesuaikan

Mataram (Suara NTB) – Harga dolar Amerika terhadap rupiah bertahan Rp14 ribu. Situasi ini akan berdampak ke mana-mana. Termasuk salah satunya kemungkinan kenaikan harga rumah subsidi.

Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian pemerintah. Salah satu dampak yang dikhawatirkan adalah naiknya harga-harga kebutuhan, terutama untuk barang-barang impor. Pun kebutuhan untuk material bangunan, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, Heri Susanto akan mengalami kenaikan.

“Kenaikan harga dolar ini juga menjadi perhatian kita. Selesai lebaran kita akan kumpul dan membahasnya. Tentu ini akan menjadi pembahasan sampai ke tingkat pusat,” demikian Heri.

Kepada Suara NTB di Mataram, Senin, 21 Mei 2018 kemarin dijelaskan sementara ini, harga sudah ditentukan. Per unit rumah subsidi dipatok Rp 148,500 juta oleh pemerintah. Sementara ini, harga barang relatif belum bergerak naik. Tetapi, tidak menutup kemungkinan ke depannya, bila nilai tukar rupiah terus diperlemah Dolar Amerika.

Seperti diketahui, ada puluhan jenis kebutuhan pendukung untuk membangun perumahan. 50 persen saja kebutuhan tersebut mengalami kenaikan, pengaruhnya cukup besar. Sementara ini, pengembang masih memantau situasi apa yang akan berkembang.

“Kita masih wait and see, selesai lebaran baru bisa diputuskan langkah apa yang akan kita ambil,” demikian Heri Susanto.

Kenaikan harga kebutuhan ini, belum termasuk memperhitungkan kenaikan harga tanah dan kenaikan upah tukang. Berbeda halnya dengan perumahan komersial, harganya akan mengikuti perkembangan pasar.

“Kalau rumah komersial harganya memang situasional. Ditentukan pengembang, tergantung luas, dan kualitas bangunan. Rumah subsidi, pemerintah yang atur, tidak boleh lebih harga penjualannya dari yang sudah ditentukan,” jelasnya.

Untuk tahun ini, lanjut Heri, pengembang di NTB rencananya menargetkan pembangunan sebanyak 10.000 unit rumah subsidi. Sebelumnya, eksekusi telat dilakukan oleh pengembang, karena terbentur terlambatnya keputusan pemerintah.

Saat ini, sedang gencar-gencarnya pelaksanaan proyek. Heri menyebut, sedang mengejar realisasi target tersebut. Di lapangan, permintaan masyarakat juga cukup tinggi.

Karena itu, anggota REI NTB sedang giat-giatnya mengisi permintaan tersebut. Permintaannya cukup tinggi, terutama bagi mereka Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Di beberapa pengembang penyedia rumah subsidi, antrean permintaannya juga cukup padat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Ditjen Pembiayaan Perumahan pada tahun 2018 akan menyalurkan KPR Subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi sebanyak 42.326 unit rumah MBR.

Dana yang disalurkan Rp 4,5 triliun yang terdiri Rp 2,2 triliun berasal dari DIPA dan Rp 2,3 triliun dari optimalisasi pengembalian pokok.

Jumlah bank pelaksana 40 bank terdiri dari 6 bank nasional dan 34 bank pembangunan daerah (BPD) atau meningkat dibanding tahun 2017 sebanyak 33 bank. Penyaluran KPR FLPP dilakukan oleh PPDPP kepada MBR melalui bank pelaksana yang bekerjasama.

Melalui KPR FLPP, MBR menikmati uang muka 1 persen, bunga tetap 5 persen selama masa kredit maksimal 20 tahun, bebas PPn dan bebas premi asuransi. Sementara syarat penerima subsidi salah satunya adalah gaji/penghasilan pokok tidak melebihi Rp 4 juta untuk Rumah Sejahtera Tapak dan Rp 7 juta untuk Rumah Sejahtera Susun. (bul)