Disorot, Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Penurunan Kemiskinan

Mataram (Suara NTB) – Pansus I DPRD NTB menyoroti kontribusi sektor pariwisata di NTB yang berkembang pesat beberapa tahun terakhir terhadap penurunan angka kemiskinan. Kontribusi sektor pariwisata terhadap upaya penurunan angka kemiskinan belum optimal.

Demikian disampaikan, Juru Bicara Pansus I DPRD NTB, Dra. Hj. Suryahartin pada rapat paripurna pertama penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur tahun anggaran 2017, Selasa, 8 Mei 2018.

Selain kontribusi sektor pariwisata belum optimal, pansus juga menyoroti perbedaan data jumlah kunjungan wisatawan antara Pemprov NTB dan Badan Pusat Statistik (BPS). Disebutkan, perbedaan data jumlah kunjungan wisatawan antara Pemprov NTB (Dinas Pariwisata) dengan BPS mencapai satu juta orang.

Ia memaparkan, perbedaan data jumlah kunjungan wistawan ini sangat besar. Dimana, menurut Dinas Pariwisata NTB, angka kunjungan wisatawan pada 2017 menembus 3,5 juta orang. Sementara menurut data BPS, angka kunjungan wisatawan tidak sampai 2,5 juta orang. Artinya, terjadi perbedaan data angka kunjungan sekitar satu juta orang.

“Tidak baik untuk membentuk opini publik,” katanya.

Selain itu, Pansus juga  menyoroti kontribusi sektor pariwisata terhadap upaya penurunan angka kemiskinan yang dirasakan belum optimal. Dengan klaim sejumlah kunjungan wisatawan sebanyak  3,5 juta pada 2017, kata Suryahartin,  tidak selayaknya angka kemiskinan di NTB masih sebesar 15,05 persen.

“Kondisi ini mengartikan bahwa integrasi lintas  sektor dalam perekonomian NTB masih lemah,” katanya.

Politisi Partai Nasdem ini mengatakan, pertumbuhan pesat sektor pariwisata belum mampu menggerakkan sektor lainnya dengan maksimal. Atau sebaliknya, sektor lainnya yang gagal memanfaatkan sektor pariwisata yang relatif tinggi perkembangannya lima tahun terakhir.

Baca juga:  NTB Usulkan Perbaikan 3.000 RTLH Tiap Tahun

Ia mengatakan, ada indikasi sebagian besar barang dan jasa yang digunakan untuk memberi layanan kepada wisatawan masih didatangkan dari luar NTB. Sedangkan hasil-hasil pertanian, peternakan maupun kerajinan di NTB belum banyak dimanfaatkan untuk melayani wisatawan yang bekunjung ke NTB.

Untuk itu, Pansus I meminta masalah ini dijadikan perhatian serius oleh Pemprov NTB. Pemprov harus menyusun rencana pembangunan yang jelas mengenai integrasi lintas sektor ini. “Pengembangan KEK Mandalika, Global Hub dan Samota, ke depan harus dipastikan dapat meningkatkan keterkaitan sektor pariwisata dengan sektor lain di NTB,” katanya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang dikonfirmasi usai rapat paripurna mengatakan banyak sekali catatan-catatan dari Pansus kepada pemerintah daerah. Termasuk mengenai perbedaan data angka kunjungan wisatawan antara Dinas Pariwisata dan BPS NTB.

Terkait dengan perbedaan data angka kunjungan wisatawan, gubernur mengatakan perlu ada konsolidasi antara BPS dan Dinas Pariwisata. Menurutnya, setiap institusi punya basis data masing-masing.

“Kalau memang  yang umum dilakukan BPS seperti itu, silakan jalan. Kalau kita melihat secara riil. Berapa sih orang yang datang kemari, kita catat,” katanya.

Menurut gubernur, pendataan wisatawan yang berkunjung ke NTB memang ada perbedaan dengan BPS. Misalnya, wisatawan yang datang ke Gili Trawangan, Air dan Meno dari Bali setiap hari.

Ribuan wisatawan yang datang ke tiga gili itu one day trip atau dia datang ke gili pada pagi hari, kemudian kembali ke Bali pada malam hari. Artinya, mereka tidak menginap. Sementara BPS mencatat dari sisi hunian hotel. Sehingga pasti ribuan wiatawan yang berkunjung ke tiga gili setiap hari tidak tercatat BPS.

Baca juga:  Konsep Promosi Pariwisata BPPD NTB Dipertanyakan

Kemudian, kata gubernur, wisatawan mancanegara yang datang ke NTB menggunakan kapal pesiar. Dalam setahun bisa sampai 50 kapal pesiar yang singgah di NTB. dalam satu kapal pesiar, katanya membawa wiatawan 1.500 – 2.000 orang.

“Itu juga one day trip. Dia datang pagi, datang belanja kemudian sore naik kapal lagi. Kalau kita, kita catat sebagai kunjungan wisatawan. Kalau teman-teman di BPS, mungkin itu tidak masuk,” terangnya.

Selain itu, kata gubernur, tidak sedikit wisatawan yang datang ke NTB tidak menginap di hotel. Terutama mereka yang punya sahabat dan keluarga di sini. Terutama wisatawan backpacker, mereka berkunjung ke NTB tak mesti menginap di hotel.

“Kalau kita masuk dalam catatan itu. Kalau dilihat dari hunian hotel memang ndak masuk,” imbuhnya.

Perbedaan basis pencatatan ini, kata gubernur memang perlu dikonsolidasikan. Intinya, kata Gubernur, perbedaan ini akibat basis penghitungan yang dilakukan antara Pemprov dan BPS.  Ia pun yakin wisatawan yang datang ke NTB sebanyak 3,5 juta orang seperti data Dinas Pariwisata.

“Tetapi mungkin seperti beberapa kasus tadi, tidak masuk  dalam catatan BPS. Karena  dia tidak menginap di sini atau menginapnya  di luar hotel-hotel atau losmen yang tercatat,” tandasnya. (nas)