Merger BPR NTB Mandek

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – Proses merger PD BPR NTB menjadi PT Bank BPR NTB di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB tidak berjalan mulus. Proses hukum yang membelit, ternyata menghambat proses merger. Sementara, batas waktu yang ditetapkan dalam Perda terkait pelaksanaan merger hanya sampai Desember 2017.

‘’Proses di otoritas akan berjalan kembali, setelah Perda direvisi kembali,’’ tegas Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Farid Faletehan, Senin, 23 April 2018. ‘’Syarat-syarat kan sudah disampaikan ke OJK. Katanya sih masih menunggu revisi Perda,” terang Farid ditemui di Mataram.

Keterlambatan proses di otoritas karena dokumennya yang tidak lengkap. Persoalannya, ada bagian yang harus direvisi kembali. Karena itu, Farid mengatakan, seharusnya di Perda tersebut sebelumnya tidak mencantumkan ketetapan (batas waktu) merger.

‘’Harusnya tidak dicantumkan (batas waktu pelaksanaan merger), setahun atau dua tahun. Karena ada masalah begini, ya kan ulang lagi jadinya,’’ ujar Farid.

Ia mengatakan, prosesnya sekarang tergantung pemegang saham (eksekutif) dan legislatif. Jika proses revisi Perda cepat dilaksanakan. ‘’Kalau Perdanya keluar besok, jadi,’’ katanya.

Karena itu, Farid menegaskan kembali bahwa proses merger BPR NTB tergantung semangat pemerintah daerah untuk mewujudkannya.

Menyangkut persoalan hukum yang terjadi saat ini, Farid tak ingin menyentuhnya. Yang jelas, sesuai ketentuan, bila direksi dan komisaris yang diajukan pemegang saham telah memenuhi ketentuan, itu tidak masalah. ‘’ No problem.’’

‘’Kalau ada yang tersangkut hukum, kan gampang. Bisa usulkan yang lain, kita proses,’’ demikian Farid Faletehan

Sementara, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul,SH.MH, mengakui kasus hukum yang sedang membelit proses merger PD BPR NTB  menghambat kinerja perusahaan milik daerah ini. Merger perusahaan daerah ini  juga  molor lantaran Pemprov sedang mengusulkan revisi Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan badan hukum BPR NTB.

‘’Perda No. 10 tahun 2016 tentang merger BPR NTB sudah kedaluwarsa,’’ katanya. Sebab berdasarkan ketentuan, satu tahun sejak diundangkan pada 8 November 2016, seharusnya sudah dilaksanakan. Namun, hingga saat ini jajaran direksi dan komisaris PT. Bank BPR NTB belum ada.

Dalam revisi tersebut, ada beberapa pasal dalam Perda sebelumnya yang akan diubah. Seperti mengenai usia maksimal calon Direksi PT. Bank BPR NTB, dari 58 tahun menjadi 60 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Kemudian, calon Direksi PT. Bank BPR NTB akan diubah, dapat berasal dari eksternal, bukan saja internal seperti Perda sebelumnya.

Saat ini, sedang dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PD. BPR NTB seluruh NTB. Untuk PD. BPR yang ada di Pulau Lombok sudah mengadakan RUPS. Selanjutnya, akan dilakukan RUPS PD. BPR yang ada di Pulau Sumbawa. Penetapan Direksi dan Komisaris PT. Bank BPR NTB otomatis akan menunggu hasil revisi Perda diketok oleh Dewan. Pasalnya, hasil revisi Perda inilah yang akan menjadi payung hukum penentuan calon direksi. (bul)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.