Proyek Mangkrak Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan IPM

Mataram (Suara NTB) – Ada belasan proyek terindikasi mangkrak di NTB. Sebagian besar adalah proyek yang digelontorkan pemerintah pusat melalui kementerian. Jika proyek-proyek tersebut telah tak memberi kontribusi, secara otomatis, percepatan pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga terkena dampak.

Kesimpulan ini disampaikan Dr. H. Iwan Harsono. Akademisi dari Fakultas Ekonomi Unram. Tercatat ada 4 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bantuan Kementerian ESDM sudah tak berfungsi di NTB. Ditambah belasan unit mesin penyulingan air dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) yang diturunkan ke NTB. Ditambah 4 unit Rumah Potong Hewan (RPH) berstandar nasional dan internasional.

Fasilitas dan infrastruktur pembangunan di daerah yang tak dapat difungsikan itu, menurut Dr. Iwan Harsono, berkaitan erat dengan target-target Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tahun 2017 lalu, pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 0,11 persen dengan tambang. Sementara tanpa tambang, tumbuh 7,1 persen. Dan tahun 2018 ini, target pertumbuhan ekonomi NTB berada pada rentang 5,8 persen hingga 6,2 persen.

Sementara itu, berdasarkan data baru Badan Pusat Statistik (BPS), sejak tahun 2013 hingga tahun 2016, IPM NTB bertahan pada posisi 30 nasional dari 34 provinsi. Tahun 2017, NTB berhasil keluar dari posisi tersebut, meskipun naik satu tingkat. Mengalahkan Sulawesi Barat dan Gorontalo

untuk laju pertumbuhan IPMnya.

Meningkatnya IPM Provinsi NTB dari 65,81 pada tahun 2016 menjadi 66,58 di tahun 2017 telah membawa Provinsi NTB menaiki tangga peringkat ke 29 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

Meski begitu, IPM NTB masih berada pada kategori IPM sedang, laju pertumbuhan IPM NTB mencapai 1,17 persen. Untuk mengejar kategori pertumbuhan IPM tinggi, dibutuhkan waktu antara 3 – 5 tahun. Itupun dengan catatan proyek-proyek dan program pemerintah konsisten dilaksanakan.

Mengacau pada keadaan tersebut, keberadaan proyek-proyek mangkrak dapat mempengaruhi percepatan pertumbuhannya. Sebab, niatan dikucurkannya proyek-proyek tersebut oleh pemerintah pusat, agar target pertumbuhan ekonomi nasional bisa dicapai sesuai RPJMN, demikian juga dengan RPJMD.

“Bukankah pusat, demikian juga daerah telah menghitung. Setiap tahun target pertumbuhan ekonominya berapa, ujung-ujungnya kepada IPM. Kalau indikatotr-indikator pendukung pencapaian target tersebut tidak bisa jalan dengan baik. Maka, target pertumbuhan otomatis terpengaruh,” jelasnya.

Iwan Harsono mengingatkan, keberadaan proyek-proyek pusat yang tidak difungsikan di daerah agar eksekutif, atau pemerintah daerah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat (pemilik proyek). Bagaimana agar proyek-proyek tersebut dapat dimanfaatkan kembali.

“Tinggal kemampuan lobi. Berlanjut atau tidaknya proyek, tergantung seberapa kuat lobi daerah di puast,” ditegaskan.

Apalagi, proyek tersebut rata-rata berada di daerah pesisir dan pelosok. Masyarakat pelosok ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekononomi dan IPM. Karena itu, pemerintah memang harus memberikannya perhatian lebih.  Artinya, bantuan yang diturunkan kepadanya harus benar-benar efektif dan efisien. (bul)