Angkutan Daring di Mataram akan Dibatasi

0
94

Mataram (Suara NTB) – Bisnis angkutan daring di Mataram menjamur. Keberadaan mereka pun dianggap pesaing bagi angkutan konvensional. Pemerintah akan mulai memberi batasan atau kuota bagi angkutan daring di Mataram.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Mataram, Suratman Hadi, Jumat, 8 Desember 2017 menyampaikan hasil sosialisasi Kementerian Perhubungan, bahwa keberadaan angkutan daring harus melalui kajian untuk menentukan kuota ideal di masing – masing provinsi. Untuk itu, Pemprov, Pemkot dan Organda akan melakukan penghitungan angkutan daring.

Penetapan kuota baru ditandai dengan pemberian surat keputusan (SK) oleh pemerintah. “Jadi berdasarkan itu, pengusaha memperebutkan kuota itu,” kata Suratman.

Wacana pembatasan angkutan daring terungkap saat sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2017 tentang angkutan tidak dalam trayek (angkutan khusus/angkutan daring) diselenggarakan Kementerian Perhubungan dan dihadiri oleh Dirlantas Polda NTB, Dishub NTB, Dishub Kabupaten/Kota dan Organda.

Kata dia, keberadaan angkutan daring yang telah beroperasi di NTB khususnya di Kota Mataram belum mengantongi izin. Sebab, tahapan mendapatkan izin belum ada. Kalau misalnya Dishub mengeluarkan izin terhadap angkutan daring, perlu dipertanyakan legalitas mereka.

“Tahapan untuk angkutan daring belum ada. Termasuk kuota ditetapkan gubernur belum dibahas antara pemerintah dan organda,” ucapnya. Suratman tidak menyebutkan, berapa kuota ideal bagi angkutan daring (uber, gocar, dan lainnya). Karena, akan dilakukan kajian bersama. Sedangkan, kendaraan daring (Go jek, M – jek) masih ilegal.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid melalui Kabid Darat, Lalu Wirajaya membenarkan ada jatah atau kuota bagi angkutan daring. Penentuan kuota itu jadi kewenangan Dishub NTB. Sementara, Dishub Kota Mataram hanya diberikan kewenangan melakukan uji kir.

“Dan selebihnya itu kewenangan provinsi. Karena, kendaraan ini melewati kabupaten/kota,” ucapnya.

  Terminal Mandalika Resmi Diambilalih Kemenhub

Untuk Go – Jek lanjutnya, belum ada aturannya. Namun di satu sisi, pemerintah belum bisa melarang. Dan, tidak bisa pula melegalkan keberadaan mereka. Ia mengaku, pengusaha angkutan daring berkonsultasi untuk meminta izin. Tetapi, pihaknya meminta mempelajari aturannya. “Ada yang minta, tapi kita perlu pelajari,” demikian kata dia. (cem)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here