Miliaran Potensi PAD NTB Menguap

0
131

Mataram (Suara NTB) – Aset-aset lahan milik Pemprov NTB belum memberikan manfaat optimal untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasilnya, miliaran potensi pendapatan tersebut menguap.

Karena itulah, tahun ini rencananya kontrak kerjasama dengan pengelola aset akan ditinjau kembali. Beberapa aset tersebut misalnya di Gili Trawangan, Gili Tangkong, dan Lapangan Golf Golong.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, Drs. H. Supran ditemui di ruang kerjanya, mengakui bahwa Pemprov NTB belum memperoleh manfaat yang maksimal dari aset-aset yang dikelola investor.

Padahal, bila aset-aset tersebut dikelola dengan baik, tak sulit mengantongi pendapatan sebesar Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar setahun bila investor sudah membangun.

Beberapa aset bernilai besar berupa lahan seluas 3,5 hektar di Gili Air, Kabupaten Lombok Utara. Aset tersebut baru menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 500 juta pada 2016. Pendapatan tersebut diperoleh dari sejumlah investor yang mengelola aset daerah dengan sistem sewa per tahun.

Selain itu, terdapat aset besar milik daerah di Gili Trawangan, Lombok Utara. Memiliki luas 65 hektare. Sayangnya luas aset tidak sebanding dengan yang dihasilkan, karena setoran yang masuk ke PAD hanya sebesar Rp 30 juta/tahun dalam bentuk royalti.

“Lahan ini dikelola oleh investor yang sudah memperoleh hak pakai lahan (HPL) selama 30 tahun. Ini kontraknya sudah lama. Karena itu kita akan minta aset tersebut diperhatikan,” ujarnya.

Investor dimaksud juga diberikan hak guna bangunan (HGB) atau diberikan hak membangun fisik pada lahan yang dikelola. Namun hingga saat ini belum ada aktivitas pembangunan infrastruktur berupa hotel dan fasilitas penunjang pariwisata lainnya.

Selain Gili Trawangan, aset besar lainnya adalah lahan seluas 7,2 hektare di Gili Tangkong, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Pulau kecil tersebut juga dikelola oleh investor yang memperoleh hak pakai lahan selama puluhan tahun dan diberikan hak guna bangunan agar segera membangun hotel dan penunjang pariwisata lainnya.

  Dewan Minta BPK Melakukan Audit Potensi Aset Daerah

“Persoalannya pengelola aset tersebut saat perjanjian lama. Bisa saja kita bersikap tegas kepada investornya,” imbuh H. Supran.

Karena itu juga, ia berencana akan melakukan kajian kembali terhadap perjanjian HPL yang diberikan kepada investor. Melibatkan Tim Penilai Investasi Daerah untuk melakukan kajian ulang terhadap perjanjian kerja sama sehingga Pemprov NTB tidak salah bersikap.

Diakui bahwa penyelesaian aset tak bisa dilakukan serampangan. Aset yang tak kalah besar adalah lahan seluas 80 hektare di Golong, Kecamatan Narmada, Lombok Barat.

Aset ini juga belum memberikan manfaat relatif besar karena lahan yang digunakan untuk lapangan golf tersebut hanya memberikan kontribusi sebesar Rp 30 juta/ tahun dalam bentuk royalti. Aset inipun akan di kaji bila memungkinkan akan ditinjau ulang perjanjian kerjasamanya. (bul)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

six − 2 =