Kenaikan Tarif Listrik Dilakukan Bertahap

Mataram (suarantb.com) – Kenaikan tarif listrik untuk pelanggan 900 VA di NTB diakui Deputi Manager Hukum dan Humas PT PLN Persero NTB, Fitriah Adriana dilakukan secara bertahap.

“Penghapusan subsidi atau bisa disebut kenaikan tarif untuk pelanggan 900 VA ini dilakukan bertahap. Mulai dari tahap satu, dua dan tiga. Jadi tidak ada kenaikan langsung secara signifikan,” jelasnya, Selasa, 7 Januari 2017.

Kenaikan tahap pertama mulai 1 Januari-28 Februari 2017. Untuk pelanggan 900 VA RTM reguler atau pascabayar, mulai dari golongan Blok I harus membayar Rp 360/kWh, golongan Blok II Rp 582/kWh dan golongan III Rp 682/kWh. Sementara pelanggan prabayar membayar Rp 791/kWh.

Baca juga:  Mimpi Besar Gubernur, Anak NTB Harus Mampu Ciptakan Kendaraan Listrik

Mulai 1 Maret-30 April 2017 menjadi masa kenaikan tahap kedua. Pelanggan 900 VA RTM reguler atau pascabayar, mulai dari golongan Blok I harus membayar Rp 470/kWh, golongan Blok II Rp 761/kWh dan golongan III Rp 1014/kWh. Sementara pelanggan prabayar dikenai biaya Rp 1034/kWh.

Baca juga:  5000 KK di NTB Belum Tersentuh Listrik

Awal Mei 2017 dan seterusnya, pelanggan 900 VA RTM akan dikenai biaya secara general. Dimana pelanggan pascabayar maupun prabayar akan dikenai tarif Rp 1.352/kWh.

Kenaikan yang dilakukan secara bertahap ini, diakui Fitriah sekaligus menjadi ajang sosialisasi kepada masyarakat. Agar masyarakat tidak dikagetkan dengan kenaikan tarif secara mendadak dan dalam jumlah besar.

Kenaikan tarif ini memang tidak berlaku untuk seluruh pelanggan 900 VA di NTB. Dari jumlah keseluruhan pelanggan 900 VA yakni 493.388 pelanggan, 169.158 pelanggan akan tetap mendapatkan subsidi listrik dari pemerintah, dalam artian tidak mengalami kenaikan. Sementara 324.230 pelanggan telah ditetapkan sebagai Rumah Tangga Mampu (RTM) dan harus membayar listrik tanpa subsidi.

Baca juga:  Mimpi Besar Gubernur, Anak NTB Harus Mampu Ciptakan Kendaraan Listrik

Menurut Fitriah kenaikan tarif ini menjadi langkah yang ditempuh pemerintah agar semua lapisan masyarakat bisa menikmati listrik. Sehingga masyarakat mampu juga tidak menikmati listrik bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. (ros)