Pengusaha Keluhkan Pajak Parkir Terlalu Tinggi

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah pengusaha pengelola parkir mengeluhkan tingginya pajak parkir ditarik oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram. Persentase 30 persen pendapatan bersih dinilai tidak sesuai.

Menanggapi hal itu, Kepala BKD Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin menjelaskan, penentuan pajak parkir sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak dan retribusi daerah. Penarikan 30 persen pajak parkir dari omset sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Sementara dalam Perda diadopsi jadi 30 persen.

Berdasarkan penentuan pajak parkir ini, pengelola parkir mengeluhkan kondisi itu, sehingga mereka hearing ke Pansus DPRD Kota Mataram. “Iya, memang ada masukan pengusaha parkir diturunkan atau tidak sampai 30 persen,” kata Syakirin dikonfirmasi, Selasa, 21 November 2017.

Baca juga:  Mengemplang Pajak, Rekanan PT. AMNT Di Sumbawa di Penjara

Pengusaha melihat situasi kekinian dan menghendaki adanya perubahan bukan batas tertinggi dipatok pemerintah. Pengusaha ingin pajak parkir turun menjadi 20 – 25 persen. Akan tetapi,komponen perhitungkan di dalam biaya operasional di samping investasi ditanam. Dasar itu diinginkan dari pengusaha, sehingga bisa ditentukan menggunakan 20 ataukah 25 persen pajak parkir.

Tentunya kata Syakirin, pajak parkir itu tidak terlepas dari kesepakatan eksekutif dan legislatif. “Sebagai daerah kota akan dilihat. Tapi Kota Mataram jauh berbeda dengan Kota Surabaya. Demikian, pula daerah lain di Jawa. Dan, tidak seperti Makassar memang sebagai daerah maju,” jelasnya.

Baca juga:  Izin Usaha Penunggak Pajak Terancam Dibekukan

Kemungkinan pajak parkir bisa turun atau tidak. Ini memiliki dasar pertimbangan karena pemerintah perlu memacu tarif  sehingga menarik investasi yang berdasarkan pertimbangan.

Untuk menarik investasi kata dia, perlu diberikan insentif bagi pengusaha dalam bentuk perpajakan. Sehingga, pengusaha tertarik berinvestasi dan tidak bermain pada posisi maksimal. Karena, peraturan daerah dibuat pemerintah ada fungsi budgeting dan regulasi.

“Ada pengaturan dan bersifat pembatasan sumber pemerintah. Fungsi itu benar – benar maka tumbuh investasi,” paparnya. Syakirin menyebutkan, target pajak parkir tahun 2017 mencapai Rp 4 miliar. Sementara, realisasi baru 73 persen atau sekitar Rp 3,2 miliar. (cem)