Rendah, Realisasi Belanja Delapan Satker KPPN Mataram

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – Realisasi belanja APBN berupa dana Dekon, tugas pembantuan (TP) dan urusan bersama (UB) di NTB masih rendah. Dari anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat sebesar Rp 993 miliar lebih. Sampai 8 November 2017, realisasinya baru Rp 551 miliar lebih.

Artinya, masih ada dana yang belum dibelanjakan Satuan Kerja (Satker) penerima dana dekon, TP dan UB sebesar Rp 441 miliar lebih. Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, untuk yang  berada di bawah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram, sebanyak delapan Satker realisasi belanja APBN-nya rendah atau berada di bawah 60 persen. KPPN Mataram memiliki wilayah kerja Pemprov NTB, Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara.

Kepala Kanwil DJPB NTB, Taukhid, SE, M.Sc.IB, MBA menyebutkan, beberapa Satker yang realisasi belanja dekon, TP dan UB masih rendah. Bahkan menjelang berakhirnya tahun anggaran sekitar dua bulan lagi, ada Satker yang realisasinya belanjanya baru 10 persen.

Delapan Satker yang realisasi belanjanya masih rendah tersebut adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lombok Barat. Dana dekon, TP dan UB yang diperoleh tahun ini sebesar Rp 6,8 miliar lebih baru dibelanjakan sebesar Rp 662 juta lebih atau 10 persen. Artinya, masih ada anggaran sebesar 90 persen yang belum dibelanjakan.

Kemudian Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB. Distanbun memperoleh beberapa anggaran dekon, TP dan UB. Dians ini memperoleh anggaran sebesar Rp 8,6 miliar lebih, baru dibelanjakan 1,2 miliar lebih atau 25 persen.

Artinya, masih ada anggaran yang belum dibelanjakan sebesar 85 persen. Distanbun juga memperoleh anggaran APBN sebesar Rp 20,6 miliar lebih. Baru terealisasi sebesar Rp 8,1 miliar lebih atau 39 persen. Artinya, masih ada anggaran sebesar 61 persen yang belum dibelanjakan.

Selanjutnya, Dinas Perdagangan Kota Mataram, menerima dana dekon, TP dan UB sebesar Rp 6 miliar. Realisasi belanjanya baru Rp 1,04 miliar lebih atau 27 persen. Artinya, masih ada anggaran sebesar Rp 4,9 miliar lebih atau 83 persen yang belum dibelanjakan.

Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dsinakertrans) NTB dengan perolehan dana dekon, TP dan UB sebesar Rp 433 juta. Disnakertrans NTB baru membelanjakan sebesar Rp 189 juta lebih atau 44 persen. Masih ada dana yang belum dibelanjakan sebesar Rp 244 juta lebih atau 56 persen.

Dinas Perdagangan NTB juga realisasi dana dekon, TP dan UB masih rendah. Dari Rp 2,2 miliar dana APBN yang diperoleh baru dibelanjakan sebesar Rp 1 miliar lebih atau 47 persen. Masih ada dana yang belum dibelanjakan sebesar Rp 1,06 miliar lebih atau 53 persen. Dinas Perdagangan NTB juga memperoleh dana Rp 898 juta lebih baru dibelanjakan Rp 525 juta lebih. Sebesar Rp 372 juta lebih belum dibelanjakan atau sekitar 42 persen.

Selanjutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB yang memperoleh anggaran APBN sebesar Rp 2,3 miliar lebih baru dibelanjakan Rp 1,1 miliar lebih atau 51 persen. Masih ada anggaran sebesar Rp 1,1 miliar lebih atau 49 persen yang belum dibelanjakan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil), dari anggaran sebesar Rp 43 miliar lebih baru dibelanjakan sebesar Rp 22 miliar lebih atau 52 persen. Artinya masih ada anggaran sebesar Rp 20 miliar lebih atau 48 persen yang belum dibelanjakan.

Serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, dari anggaran sebesar Rp 23,8 miliar lebih baru tertealisasi Rp 12,6 miliar lebih atau 53 persen. Disnakeswan belum membelanjakan dana dekon, TP dan UB sebesar Rp 11,2 miliar lebih atau 47 persen.

Taukhid mengatakan, setiap bulan Kanwil DJPB NTB memberikan hasil evaluasi realisasi anggaran APBN kepada Satker yang ada di NTB. Ada yang serapannya bagus, namun ada juga yang perlu mendapatkan perhatian karena realisasinya rendah.

“Nanti kita kumpul-kumpul dengan mereka. Kan ini masing-masing wilayah KPPN sebenarnya. Nanti kita lihat KPPN mana yang paling rendah realisasinya,” tandasnya.

Seperti diketahui, ada empat KPPN yang berada di bawah kanwil DJPB NTB. Yakni KPPN Mataram dengan wilayah kerja Pemprov NTB, instansi vertikal yang ada di NTB, Kota Mataram, Lobok Barat dan Lombok Utara.

Kemudian, KPPN Selong dengan wilayah kerja Lombok Timur dan Lombok Tengah. Selanjutnya KPPN Sumbawa dengan wilayah kerja Sumbawa dan Sumbawa Barat. Serta KPPN Bima dengan wilayah kerja Kota Bima, Bima dan Dompu. (nas)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.