Diskop UKM Terus Dampingi Pelaku UKM untuk Kemajuan dan Legalitas Usaha

Dompu (Suara NTB) – Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Dompu terus melakukan pendampingan terhadap pelaku UKM di Dompu. Pendampingan dilakukan untuk memajukan usaha dan legalitas usaha di tengah tumbuh kembang pelaku ekonomi kreatif di Dompu. Sebanyak 10 orang pelaku UKM yang memiliki PIRT mengikuti pelatihan kemasan dan branding.

Kepala bidang Pembinaan UKM Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Ir Hj. Serim, M.Si kepada Suara NTB, Rabu, 8 November 2017 kemarin, mengakui sebagai Dinas bentukan baru dan berkembangnya pelaku usaha kecil menengah di daerah mendorong pihaknya untuk aktif dengan berbagai program dan kegiatan internal maupun yang melibatkan pelaku UKM. Semangat ini akan terus didorong pihaknya sambil menguatkan SDM dan manajemen usaha serta legalitas usahanya.

Senin, 6 November 2017, sosialisasi undang – undang No 22 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah digelar pihaknya dengan melibatkan petugas izin usaha mikro kecil (IUMK) di 8 Kecamatan serta aparat Desa/Kelurahan.

Saat ini, izin usaha mikro kecil cukup dikeluarkan oleh Camat dengan rekomendasi dari Desa/Kelurahan tempat usaha berada. Sehingga pelaku usaha dalam mengurus legalitas usahanya tetap mendapat pelayanan terbaik.

Baca juga:  Program "Yes I Do" Tingkatkan Kapasitas UMKM di Lombok Barat

“Undang – undang ini memang sudah lama, tapi karena kita Dinas baru, makanya kita ingatkan lagi,” ungkap Hj. Serim.

Hj. Serim juga mengungkapkan, sebanyak 10 orang pelaku UKM yang memiliki PIRT dan sertifikat halal dari MUI juga diikutkan dalam pelatihan kemasan dan branding di Kota Bima. Pelatihan yang berlangsung selama 3 hari antara 8 – 10 November ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi.

UKM yang mengikuti pelatihan ini diantaranya marning jagung dari Songgajah, Keu Kahangga dan Karoto Sahe dari Soro, kue Pi dari Montabaru, gula halu dari Potu, gula merah  cair dan padat dari tebu di Pekat 3 kelompok, tepung kedelai dan tepung kacang hijau dari Adu Huu, sambal ikan Fatmah Huu, dan Madu Tambora Fahad Dompu.

Di Dompu, lanjut Hj. Serim, sudah ada sekitar 44 produk UKM yang memiliki PIRT dan yang memiliki sertifikat halal sekitar 30an produk UKM. Proses pelatihan dan pendampingan yang dilakukan selama ini bagian dari upaya kemandirian dan legalitas produk UKM.

Baca juga:  Program "Yes I Do" Tingkatkan Kapasitas UMKM di Lombok Barat

“Kita terus lakukan pendampingan pada mereka,” terangnya.

Pada 2017 ini juga, diakui Hj. Serim, pihaknya mengadvokasi 4 orang pemilik produk UKM di Dompu untuk bisa bermitra dengan retail modern. Diantaranya Narti Songgajah untuk produk berbahan dasar mete dan jagung, Ami Kick untuk produk kopi Tambora, naget, dan abon ikan, serta keripik. Asmah Soro untuk produk kahangga dan karoto sahe, Nurhaedah dari Montabaru untuk produk abon ikan.

“Mereka ini baru didata. Nanti mereka akan dilakukan pelatihan dan pendampingan langsung pihak retail terkait standar produk yang dijual di retail mereka,” jelas Hj. Serim.

Ia pun sangat berharap, ketika 4 orang pelaku UKM Dompu ini berhasil lolos menjadi mitra retail modern untuk memasarkan produknya, maka kualitas dan keamanan produk UKM Dompu semakin memiliki nama. Pelaku UKM yang bermitra dengan retail modern pun tidak terbatas hanya pada 4 orang ini saja.

“Kita berharap semakin banyak produk UKM kita yang bisa tembus penjualannya di retail modern. Kalau sudah masuk retail modern, berarti kualitas dan keamanannya sudah terjamin,” harapnya. (ula/*)