Apindo : Kenaikan UMP NTB Beratkan Pengusaha

Mataram (suarantb.com) – Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan Gubernur NTB, Dr. TGH.M.Zainul Majdi  sebesar 11,87 persen atau menjadi Rp 1,8 juta membuat pengusaha di di daerah ini merasa terbebani. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB, Ni Ketut Wolini mengatakan  sudah ada empat pengusaha besar di NTB yang mengeluh perihal kenaikan UMP tersebut.

“Sudah ada empat perusahaan yang mengadu kepada Apindo, mereka itu perusahaan besar yang memiliki banyak pegawai. Mereka merasa berat dengan ketetapan kenaikan upah itu,” ungkap Wolini dihubungi suarantb.com, Kamis, 2 November 2017.

Meski demikian, Wolini mengatakan Apindo NTB akan selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Karena dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 89 ayat (3) menyatakan upah minimum (UMP/UMK) ditetapkan Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau bupati/walikota. Ditambah pula dengan PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan pasal 45 ayat (1) ditegaskan pula bahwa Gubernur wajib menetapkan UMP.

Jika dalam praktiknya jika ada perusahaan yang tak mampu membayar gaji seluruh karyawannya dengan standar UMP tersebut, Wolini menyarankan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Tapi kalau pengusaha tidak mampu, saya sarankan untuk lakukan PHK. Lebih baik begitu, karyawan dikurangi sesuai kemampuan perusahaan. Daripada perusahaan yang bangkrut, lebih baik lakukan pengurangan pegawai,” tambahnya.

Terkait besaran UMP yang ditetapkan Gubernur, Apindo NTB juga menyatakan ketidaksetujuan. Pasalnya, formula penghitungan upah minimum yang diusulkan Apindo NTB tanpa adanya adjustmen atau penambahan upah minimum. Karena data milik Apindo menunjukkan UMP tahun 2017, bahkan 2015 sudah melebihi batas Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masyarakat NTB.

“Saya punya bukti kalau tahun 2015 kita sudah melebihi KHL, bahkan sampai 102 persen. Sehingga ndak perlu ada adjusment. Tapi ini ketetapan Gubernur ada adjusment 3,16 persen,” komentarnya.

Kemarin, tepatnya 1 November 2017 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, H Wildan membacakan Keputusan Gubernur NTB Nomor 561-815-tahun 2017 tertanggal 31 Oktober 2017 tentang kenaikan UMP NTB. Untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota dengan usulan upah minimum kabupaten/kota. (ros)