Anggaran Promosi Industri UMKM Nol Persen

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah memangkas belanja langsung pada APBD 2018. Salah satunya, anggaran untuk promosi para pelaku Industri Usaha Mikro Kecil Menengah (IUMKM) alokasinya nol persen.

Pemangkasan belanja langsung, dilakukan karena alokasi anggaran daerah dipersiapkan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sekretaris Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Drs. Muhamad, M.Si di ruang kerjanya, Senin, 16 Oktober 2017 kemarin.

“Promosi-promosi ke luar, pameran, tidak bisa lagi dilakukan. Anggarannya tidak ada,” katanya.

Muhamad mengatakan, untuk belanja langsung, tahun 2017 di APBD tersedia Rp 14 miliar. Tahun 2018, di APBD murni hanya tersedia Rp 4 miliar. Tergerus Rp 10 miliar. Dana sebesar Rp 4 miliar inipun, harus dibagi-bagi ke beberapa bidang.

Baca juga:  Soal Ancaman Hengkangnya PT SMS, Ini Respon Gubernur NTB

Karena itu, hanya ada beberapa kegiatan yang masih bisa dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran daerah dimaksud.

Misalnya, penguatan lapak-lapak pedagang kaki lima di semua kabupaten/kota, kegiatan pasar lelang meskipun tidak banyak dilaksanakan, kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan bahan pokok masyarakat.

Kegiatan itupun hanya didukung dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). “Itu yang menjadi kekhawatiran kita, menurunnya anggaran belanja langsung di Dinas Perdagangan,” imbuhnya.

Muhamad menambahkan, beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di antaranya, sosialisasi konsumen cerdas, meskipun menjadi program Kementerian Perdagangan. Edukasi-edukasi dan kegiatan pendampingan diminimalisir.

Baca juga:  Soal Ancaman Hengkangnya PT SMS, Ini Respon Gubernur NTB

Untuk kegiatan promosi IUMKM, sekretaris dinas mengatakan, para pelakunya diharapan bisa mandiri. Meski pemerintah tak mengalokasikan anggarannya, lantas bukan berarti para pelaku IUMKM tinggal dan diam.

“Harus mandiri. Apalagi pelaku – pelaku IUMKM yang sudah bagus perkembangannya,” demikian Drs. Muhamad.

Meski begitu, masih diharapkan pada APBD P 2018, atau dukungan anggaran dari pemerintah pusat tak tergerus. “Kita berusaha, mudah-mudahan APBN juga tidak terlalu besar penurunan anggarannya,” harapannya. (bul)