Kanwil DJPB NTB akan Panggil 12 Bank Penyalur KUR

Mataram (Suara NTB) – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB,  akan memanggil seluruh bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) di NTB pekan depan.

Langkah ini dilakukan untuk mengkonsolidasikan data penyaluran KUR yang ada di SIKP dengan perbankan, menyusul ditemukannya perbedaan yang sangat mencolok hingga mencapai Rp 1,8 triliun.

Demikian disampaikan Kepala Kanwil DJPB NTB, Taukhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 11 Oktober 2017.

Pemanggilan seluruh bank penyalur ini katanya, untuk mengkonsolidasikan data penyaluran KUR yang ada di SIKP dengan perbankan yang terdapat perbedaan sangat mencolok mencapai Rp 1,8 triliun.

‘’Insya Allah pekan depan (dipanggil),’’ katanya.

Sebelumnya, Taukhid mengungkapkan realisasi penyaluran KUR  terjadi perbedaan data antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan perbankan yang ada di NTB mencapai Rp 1,8 triliun.

Versi Kemenkeu melalui SIKP, penyaluran KUR di NTB sampai 30 September lalu sebesar Rp 582 miliar lebih. Sementara, versi perbankan yang menyalurkan KUR di daerah ini, jumlahnya sudah mencapai Rp 2,3 triliun lebih.

Taukhid mengaku khawatir dengan adanya perbedaan data ini. Disinyalir, ada penyaluran KUR yang tidak tepat sasaran. Artinya, ada debitur yang tidak semestinya mendapatkan dana KUR tetapi justru mendapatkannya.

“Kami khawatir kalau ternyata ada komersial yang ngambil KUR tadi. Itu yang disebut salah sasaran,” katanya.

Baca juga:  Anggaran Turun, 13 Program Penanggulangan Kemiskinan Diperkuat Industrialisasi

Untuk itu, pihaknya akan segera mendalami data-data penyaluran KUR yang berasal  dari perbankan. Jika ada debitur komersil yang mendapatkan dana KUR maka harus dikeluarkan dari data tersebut. Pasalnya, subsidi bunga kredit akan salah sasaran jika tetap dipertahankan.

Taukhid mengatakan indikasi adanya penyaluran KUR yang salah sasaran memang pernah terjadi. Sehingga, pemerintah pusat melalui Kemenkeu  membuat sistem aplikasi untuk pelaporan penyaluran KUR melalui SIKP.

Data-data dalam SIKP tersebut, lanjut Taukhid diperoleh dari perbankan dan Pemda.

Dalam SIKP, datanya benar-benar disaring mana yang masuk debitur KUR atau bukan. Sehingga, masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan KUR yang ada dalam data SIKP.

Sementara, Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB akan mendalami informasi yang beredar beberapa hari terkahir terkait kecurigaan penyaluran KUR yang tidak tepat sasaran. Sementara itu.

‘’Kita akan lihat  lebih dalam lagi. Tapi yang jelas KUR diperuntukkan salah satunya untuk TKI. Supaya dia bisa lebih mudah pergi ke luar negeri. Tapi saya masih mendalami lagi, lihat seperti apa,’’ kata Kepala BI Perwakilan NTB, Prijono ketika dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela menghadiri Seminar Percepatan Pengembangan Samota di Mataram, Rabu, 11 Oktober 2017.

Prijono menyatakan, pihaknya perlu memperdalam lagi apakah data-data tersebut benar atau tidak. Sebetulnya, kata Prijono, data penyaluran KUR yang ada di Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dengan perbankan semestinya sama.

Baca juga:  Ikuti Anjuran Presiden, Pemprov Pangkas Perjalanan Dinas

Perbedaan data di SIKP dengan perbankan, bisa jadi karena belum dilaporkan ke SIKP oleh perbankan. ‘’Makanya saya mesti lihat dulu,’’ ucapnya.

Berdasarkan data Kanwil DJPB NTB,sesuai data  SIKP, terdapat 12 bank penyalur KUR dengan 21.691 debitur di NTB.

Bank BRI sudah menyalurkan Rp 275,4 miliar lebih. Bank Mandiri Rp 193 miliar lebih. Bank BNI Rp 68,9 miliar lebih. BPD NTB Rp 10,2 miliar lebih. BRI Syariah Rp 18,6 miliar.

Selanjutnya, BCA Rp 900 juta, BPD Bali Rp 8,4 miliar, BPD NTT Rp 175 juta, Bank Maybank Rp 248 juta, Bank Artha Graha Rp 4,5 miliar lebih, Bank Sinarmas Rp 42 juta lebih dan CTBC Bank Rp 1,3 miliar lebih.

Sementara itu menurut data perbankan, KUR sudah terealisasi sebesar Rp 2,3 triliun lebih dengan 81.402 debitur di NTB. Dengan rincian, Bank BRI Rp 914 miliar lebih, Bank Mandiri Rp 1,2 triliun lebih, Bank BNI Rp 135 miliar  lebih, BPD NTB Rp 14,4 miliar lebih, BRI Syariah Rp 18,4 miliar lebih, BCA Rp 1,3 miliar lebih, BPD Bali Rp 8,4 miliar lebih dan Bank Sinarmas Rp 1,7 miliar lebih. (nas)