Jauh dari Target, Realisasi Belanja Langsung Pemprov NTB Baru 44,8 Persen

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – Data e-monev Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) Setda NTB, realisasi belanja langsung (BL) APBD-P NTB 2017 hingga 30 September lalu masih jauh dari target. Realisasi belanja langsung baru tercapai 44,8 persen dari target 78,86 persen untuk fisik dan 74,93 persen untuk keuangan. Jumlah pagu belanja langsung dalam APBD-P 2017 sebesar Rp 2,7 triliun.

Belanja langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja langsung terdiri dari  belanja pegawai untuk pelaksanaan program/kegiatan, belanja barang dan jasa serta  belanja modal.

Sementara itu, realisasi belanja tidak langsung cenderung mendekati target. Belanja tidak langsung merupakan  kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja jenis ini, terdiri dari  belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Realisasi belanja tidak langsung Pemprov NTB ini cenderung mendekati target. Hingga 30 September lalu, realisasi belanja tidak langsung sudah mencapai 71,22 persen baik fisik dan keuangannya. Target yang dipatok Pemprov NTB sampai 30 September 2017 masing-masing 78,86 persen untuk fisik dan 74,93 persen untuk keuangan. Pagu belanja tidak langsung dalam APBDP 2017 sebesar Rp 2,7 triliun.

Kepala Biro APP dan LPBJP Setda NTB, Ir. Swahip, MT yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 4 Oktober 2017 siang kemarin menyatakan progres fisik APBD-P 2017 sebenarnya sudah tinggi yakni 67 persen. Namun untuk realisasi keuangan masih 58 persen lebih. Jika linier, seharusnya realisasi fisik dan keuangan hampir sama. Namun, katanya, untuk realisasi keuangan ini masih sedang berproses pembayarannya.

Swahip mengatakan, dengan capaian progres fisik dan keuangan sebesar itu, NTB berada pada posisi nomor dua nasional setelah Jawa Timur yang terbaik serapan anggarannya. Mengenai realisasi belanja langsung yang masih di bawah 50 persen, Swahip menyatakan semua pekerjaan maupun kegiatan fisik yang berkaitan dengan belanja langsung itu sedang berproses.

“Prosesnya mulai dari rekap data di lapangan, laporan konsultan, kemudian baru pengajuan pembayarannya. Selanjutnya diusulkan ke BPKAD. Kan itu berproses,” terangnya.

Swahip menyatakan, pihaknya hanya mengimbau dan mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan pekerjaan/kegiatan fisik sesuai dengan schedule yang sudah direncanakan. Ia mengatakan, seluruh  kegiatan OPD lingkup Pemprov NTB dilakukan pemantauan tanpa melihat proyek tersebut besar atau kecil.

‘’Bukan kegiatan-kegiatan besar saja tapi seluruh OPD kita pantau. Kita laksanakan pemantauan langsung ke lapangan. Apa permasalahannya, kendalanya, kita berikan solusi-solusi,’’ ucapnya.

Swahip menambahkan, pihaknya tidak melakukan pemantauan atau pengawasan secara khusus kepada OPD-OPD tertentu. Tetapi seluruh OPD dilakukan pemantauan. Disebutkan, untuk pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) sudah tidak ada lagi di OPD. Saat ini hanya satu paket proyek saja yang masih dilakukan verifikasi dokumen di ULP. Kemudian ada 40 paket pengadaan barang dan jasa yang sedang lelang. (nas)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.