Empat Sengketa Ekonomi Syariah di NTB Masuk ke MA

Mataram (Suara NTB) – Mahkamah Agung (MA) telah menerima empat sengketa ekonomi syariah dari Provinsi NTB. Tiga sengketa itu masih dalam proses, dan satu diantaranya sudah berhasil didamaikan.

Hal ini dikemukakan Ketua Kamar Agama  di MA, Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M. Hum., M.M di sela-sela kegiatan Sosialisasi Peraturan MA RI No. 14. Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah.

Kegiatan ini pesertanya Hakim Tingkat Banding, Ketua, Wakil Ketua Tingkat Pertama, Hakim dan Panitera Tengkat Pertama, Perbankan Syariah/ Lembaga Keuangan Syaraiah. Hadir juga Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, H. Yusri dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonsia Provinsi NTB, Wahyu Hidayat.

Keterangan Dr. H. Amran Suadi kepada media, empat sengketa ekonomi syariah yang masuk dari Provinsi NTB tersebut seluruhnya kasasi. Karena ketidakpuasan pihak terlapor atau pelapor atas putusan banding di daerah.

Baca juga:  Rp196 Juta Raib, Mantan Kades Jadi Korban Pembobolan ATM

Sengketa ekonomi dimaksud menyangkut persoalan murabahah (pembiayaan) yang dilakukan oleh perbankan syariah di provinsi ini kepada konsumen. Selanjutnya menyangkut persoalan musyarakah (perkongsian/menanam modal bersama).

Sementara di tingkat nasional, sengketa ekonomi syariah yang paling banyak masuk ke MA, yang menyangkut tentang pembiayaan syariah. Tidak disebut jumlahnya, dari laporan yang masuk 80 persen di antaranya adalah persoalan nasabah dengan perbankan syariah. Sisanya sengketa ekonomi yang berkaitan dengan tafaqqul (asuransi).

“Misalnya sengketa Prudential syariah, asuransi tidak mau membayar klaim kapal. Akhirnya dibawa ke pengadilan agama. Kalau perbankan syariah, pembiayaan bersama, hutang piutang, itu tidak clear di tingkat perbankan,” katanya.

Ia menyarankan, sebelum sengketa ekonomi tersebut masuk di pengadilan, harus dilakukan musyawarah atau mediasi perbankan dengan nasabah. Kaitannya dengan sosialisasi Peraturan MA RI No. 14. Tahun 2016, Kamis, 24 Agustus 2017 kemarin, bagaimana alternatif penanganan sengketa ekonomi.

Baca juga:  Depo Jaya Bangunan Siapkan Kejutan Imlek

Peraturan baru tentang pelaksanakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, menurutnya penting diketahui oleh pelaku ekonomi syariah, orang-orang yang mengadili perkara ekonomi syariah, agar memahaminya.

Ada dua aturan dalam Peraturan MA nomor 14 ini, yakni penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan cara sederhana. Artinya, dari awal hingga khir dilaksanakan secara sederhana. Diberi waktu hanya 25 hari, sengketanya sudah harus selesai.

“Yang berkaitan dengan sengketa yang sederhana ini, menyangkut persoalan di bawah Rp 200 juta kebawah,” ujarnya.

Lalu penyelesaian secara biasa. Artinya sepanjang tidak diatur dalam Peraturan MA, maka yang dipakai adalah peraturan yang ada di Pengadilan negeri dan pengadilan niaga. (bul)