Kredit Macet Meningkat, APPI Berharap Stimulus Pemerintah

Mataram (Suara NTB) – Kredit macet yang disalurkan lembaga pembiayaan ikut tumbuh. Proyek-proyek pemerintah diharapkan cepat direalisasikan agar daya beli masyarakat mendapat stimulus.

Pada semester I tahun 2017 ini, penyaluran kredit oleh pembiayaan secara nasional tumbuh di kisaran 15 sampai 20 persen. Berdasarkan data Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) pusat, sampai Mei 2017 pertumbuhan seluruh lembaga pembiayaan sebesar 9,24 persen. Dengan tingkat kredit macet, atau disebut Non Performing Financing (NPF) juga mengalami kenaikan menjadi 3,45 persen.

Sementara di NTB, tingkat NPF masih di bawah 3 persen pada satu semester tahun 2017 ini. Karena rata-rata sektor pembiayaan konsumsi dan investasi skala kecil menengah yang dibiayai di NTB. Bukan pembiayaan hingga miliaran. Kredit macet ini gejalanya mulai terlihat sejak akhir bulan puasa lalu.

“PR kita sama-sama seperti bank, yang pura-pura lupa bayar itu naik. Naiknya kemarin sejak lebaran, sekarang masih recovery,” kata Ketua APPI Provinsi NTB, Aris Soeryanto saat dihubungi di Mataram, Jumat, 18 Agustus 2017.

Karena itu, asosiasi lembaga pembiayaan juga mengharapkan proyek-proyek infrastruktur dari pemerintah terus dipercepat agar efek dominonya juga cepat dinikmati oleh masyarakat. “Kalau stimulus ekonomi tidak ada, customer juga tidak bisa bayar,” demikian Pimpinan Adira Finance Lombok Timur ini.

Pada smester II ini APPI menumpukan harapan agar proyek infrastruktur milik pemerintah lebih progresif. Demikian juga sektor pariwisata diharapkan bergerak lebih baik agar ekonomi di daerah berjalan mulus. Harapannya proyek-proyek pemerintah infrastruktur dan pariwisata tetap berjalan.

Sama kondisinya dengan perbankan, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, H. Yusri sebelumnya menyinggung akibat penurunan daya beli masyarakat, pertumbuhan kredit perbankan rapornya menunjukkan angka yang tak menggembirakan. Kredit tumbuh minus 2 persen atau turun sekitar Rp 1 triliun. Pada semester I tahun 2017 ini, terjadi perlambatan realisasi kredit oleh 32 bank dan 32 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di NTB.

Pada Desember tahun 2016 lalu, kredit yang dikucurkan seluruh perbankan mencapai Rp 32,5 triliun. Sementara pada Januari hingga Juni 2017, kredit yang disalurkan ke tangan masyarakat, hanya mencapai Rp 31,38 triliun. Dibanding dengan Januari hingga Juni 2016, kredit tumbuh sebesar 0,80 persen atau Rp 32,815 triliun.

Sementara khusus untuk BPR, kredit yang disalurkan tumbuh 7,62 persen. Dari Rp 1,1 triliun menjadi Rp 1,2 triliun. Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet BPR juga naik, dari 9,75 persen pada Desember 2016, menjadi 11,97 persen pada semester I tahun 2017. Perbankan umumpun sama, kredit macetnya naik dari 1,96 persen menjadi 2,16 persen.

Sementara itu, Nilai kredit macet 32 BPR yang beroperasi di NTB meningkat dari Rp 112 miliar pada akhir 2016 lalu menjadi Rp145 miliar pada posisi Juni 2017. Dengan rasio NPL (kredit macet) sudah mencapai 11,71 persen.

Menurut Kepala OJK Provinsi NTB, H. Yusri, pada semester I/2017, meningkat dibanding posisi akhir 2016 sebesar 9,75 persen.

Makin bertambahnya nilai kredit bermasalah BPR di NTB ini diduga, salah satunya karena kurangnya prinsip kehati-hatian dalam menyetujui permohonan pinjaman. Kondisi perekonomian secara nasional yang belum bergairah juga menjadi penyebab.

“BPR harus lebih hati-hati saja. Ada tiga BPR yang perlu lebih waspada karena NPLnya sudah melebihi ketentuan di atas 5 persen,” paparnya. Dengan tetap merahasiakan tiga BPR dimaksud.

Namun dari sisi penyaluran kredit, kata Yusri, BPR di NTB mampu memperbaiki kinerjanya selama periode Januari-Juni 2017 dengan capaian Rp 1,24 triliun. Angka tersebut meningkat sebesar 7,62 persen dibanding posisi akhir Desember 2016 senilai Rp1,15 triliun.

“Idealnya penyaluran kredit oleh BPR meningkat, harus juga diikuti dengan membaiknya kualitas kredit yang disalurkan,” ujarnya.

Kenaikan persentase kredit macet BPR ini, lanjut H. Yusri, juga dialami perbankan umum lainnya. Dengan kredit macetnya meningkat dari 1,96 persen menjadi 2,16 persen. Karena itu, persoalan ini tidak hanya menjadi perhatian OJK NTB, tapi juga di tingkat pusat.

OJK NTB terus berkoordinasi dengan seluruh perbankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan memberikan pendampingan terhadap debiturnya, terutama sektor produktif agar usahanya bisa berjalan lancar.

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) NTB juga diminta untuk memberi perhatian terhadap masalah kredit macet tersebut dan melakukan berbagai inovasi agar angka NPL bisa diturunkan hingga di bawah 5 persen.

“Efisiensi harus terus dilakukan dari berbagai sisi agar tetap eksis. Kalaupun dilakukan pemangkasan karyawan oleh BPR, sah-sah saja sepanjang dapat meningkatkan kinerja BPR lebih baik,” demikian H. Yusri. (bul)