Honor Operator Kendaraan Roda Tiga Diduga ’’Disunat’’

Mataram (Suara NTB) – Operator kendaraan roda tiga di Kelurahan Dasan Agung banyak yang memprotes pemotongan honor. Honor mereka per bulan sebesar Rp 500 ribu. Namun kemudian ‘’disunat’’ oleh kecamatan sebesar 5 persen dan honor bersihnya sebesar Rp 475 ribu. Petugas operator ini protes honor mereka yang hanya Rp 500 ribu dipotong PPh (Pajak Penghasilan), sedangkan PTT yang gajinya di atas Rp 1 juta tak kena pemotongan.

Hal ini disampaikan Lurah Dasan Agung, Hambali kepada Suara NTB, Senin, 14 Agustus 2017. Hambali mengaku semua operator kendaraan roda tiga di wilayahnya mengeluhkan hal ini. “Dikeluhkan sama semua operator. Dia tahu yang penghasilannya di atas Rp 1 juta baru kena PPh,” ujarnya.

Ia pun menindaklanjuti hal ini ke Pemerintah Kecamatan Selaparang karena honor ini dikeluarkan langsung oleh kecamatan. Namun ia mengaku belum puas dengan penjelasan dari kecamatan dan mempertanyakan apa aturan pemotongan PPh tersebut.

“Sudah saya sampaikan tapi kami merasa belum puas dengan jawaban di kecamatan itu. Berapa yang harus kena PPh, biasanya yang kena di atas Rp 1 juta, tapi ini hanya Rp 500 ribu kenapa dikenakan PPh?” paparnya.

Baca juga:  Ini, Rincian 414 Formasi CPNS 2019 Pemprov NTB

Hambali mengaku dengan pemotongan ini banyak operator yang kecewa. Ia pun tak tahu apakah pemotongan ini berlaku di semua kecamatan atau hanya di Selaparang. “Mana regulasi, aturannya? Merasa ndak puas jadinya operator kami. Keluhannya disampaikan ke kita dan kita sudah

sampaikan juga,” jelasnya.

Sebagai lurah ia pun mengaku tak mengetahui nomenklatur atau regulasi terkait pembayaran honor operator ini karena semua oeprator mengambil honornya ke kecamatan.

Dikonfirmasi perihal ini, Camat Selaparang, Sudirman menyampaikan keputusan pemotongan honor itu merupakan kebijakan Badan Keuangan Daerah (BKD). Pihaknya hanya menjalankan aturan dari BKD. Karena itulah ia meminta agar mengonfirmasi langsung hal ini ke Kepala BKD Kota Mataram.

“Kalau kita melaksanakan apa yang sudah ditetapkan BKD,” ujarnya.

Sudirman juga mengaku kerap mendapat keluhan dari operator melalui kepala lingkungan. Ia pun mengatakan kebijakan pemotongan ini berlaku di semua kecamatan. Berdasarkan penjelasan dari BKD, ada perbedaan jenis honor antara operator kendaraan roda tiga dan PTT sehingga hanya operator yang mendapat potongan PPh kendati nilai honornya lebih rendah dari PTT.

Baca juga:  Rekrutmen P3K Dibuka Awal 2020

Kepala BKD Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi kepada Suara NTB mengaku belum bisa memberikan konfirmasi secara lengkap karena harus mempertanyakan dasar pemotongan PPh ini ke pegawai pajak.

Ia pun belum tahu di keputusan pengangkatan operator ini apakah statusnya sebagai tenaga kontrak atau lainnya. “Kalau dia tidak kontrak persepsinya dia akan kena PPh 5 persen itu walaupun penghasilannya di bawah Rp 1 juta. Tapi kalau dia dengan perjanjian kerja dengan pemerintah itu tidak kena (PPh) karena masih di bawah UMR,” jelasnya.

Hanya saja terkait rujukan aturannya dalam UU Perpajakan, ia mengaku belum mengetahui. “Makanya saya kepengin nanya dengan orang kantor pajak,” tandasnya. (ynt)