24 Paket Belum Selesai Lelang, LPSE KLU Terkendala Pasokan Listrik

Tanjung (Suara NTB) – Proses lelang paket kegiatan fisik dan non fisik di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih ada yang belum selesai. Dari data Unit Layanan Pengadaan (ULP) – Bagian Pembangunan Setda KLU tercatat hingga 10 Agustus kemarin, tercatat sisa paket yang proses tender sebanyak 24 paket senilai total Rp 36 miliar lebih.

Sementara total paket yang masuk ke Layanan Pengadaan Sistem Elektronik – Bagian Humas dan Protokol, diketahui jumlah seluruhnya sebanyak 78 paket dengan rincian masing-masing paket pengadaan barang senilai Rp 19,926 miliar lebih, Konstruksi sebesar Rp 78,856 miliar lebih dan paket konsultan sebesar Rp 2,907 miliar lebih.

Belum selesainya seluruh lelang paket kegiatan disebabkan adanya gangguan pasokan listrik ke server LPSE. “Memang servernya bermasalah, gangguan bisa sampai 2 hingga 3 minggu. Sebelum lebaran sampai 3 minggu, kemarin setelah lebaran gangguan lagi,” ungkap Kabag Pembangunan, Drs. H. Faisol, M.Si, Kamis, 10 Agustus 2017.

Selaku pengguna server LPSE, ULP di bawah Bagian Pembangunan sangat bergantung pada kinerja LPSE di bawah kendali Bagian Humas. Namun kinerja alat ditengarai sangat bergantung pada pasokan listrik PLN.

Baca juga:  Proyek Dermaga Waduruka Dilanjutkan

Kabag Humas dan Protokol Setda KLU, H. Saprinnadi, S.Pd., mengatakan server LPSE sudah diganti dengan alat baru. Hanya saja, kinerja alat sangat bergantung pada stabilitas pasokan listrik PLN. “Server sudah diganti pakai server baru, pada APBD perubahan ini sudah terimplementasi. Cuma sangat bergantung pada listrik,” ujarnya

Diakuinya dalam keadaan listrik padam, secara otomatis akan mematikan mesin server. Untuk menghidupkan kembali, LPSE harus menghubungi LKPP Jakarta. Dalam hal ini di LKPP, KLU harus mengantre dengan seluruh daerah dan BUMN yang sama-sama mengalami gangguan.

“Menunggu hidup kita tunggu koneksi dari LKPP. Pengalaman kita pada hari kerja biasanya cepat, sekarang mati besok nyala, tapi jika mati Sabtu pasti Senin baru aktif,” kilahnya.

Persoalan ini telah banyak dikeluhkan. Hanya saja, Kabag Humas memahami bahwa publik maupun pihak ketiga masih kurang memahami penyebabnya. Tidak jarang di media sosial facebook muncul anggapan seolah LPSE sengaja mengatur pemenang tender.

Baca juga:  Talud Diperbaiki, Pemprov Perlebar Jalan Gunungsari - Pemenang 2020

“Kita sudah minta PLN agar jaringan ke Server LPSE menggunakan jaringan emergency seperti ke RSUD. Supaya dalam keadaan apapun listrik tetap menyala,” pungkasnya.

Terpisah, Kasi Program Bagian APP Habib, selaku pengelola ULP mengamini server LPSE telah diganti pada Maret 2017 lalu. Namun demikian penggantian server tidak menjamin kinerja menurut sistem elektronik. Gangguan atau server padam bisa terjadi sewaktu-waktu bergantung pada pasokan listrik.

“Sebelum ganti server, listrik sering ngedrop karena kita punya UVS. Kita sudah punya genset dan instalasi otomatis tapi juga tidak berfungsi. Ada syarat minimal pasokan listrik, misalnya jaringan stabil di 30 KVA, tetapi saat menghidupkan otomatis daya PLN hanya 27 KVA,” jelasnya.

Konsumsi listrik server LPSE PLN di Kantor Pemda KLU saat ini masih tercampur dengan konsumsi perkantoran. Dalam kondisi saat ini, daya hanya mampu bertahan 30 menit selebihnya server akan padam. (ari)