Anggota Dewan Dompu Bakal Bawa Pulang Hingga Rp 30 Juta Perbulan

Dompu (Suara NTB) – DPRD Kabupaten Dompu akhirnya mensyahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sesuai amanah peraturan pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017. Dengan regulasi baru ini, setiap anggota Dewan perbulannya bisa membawa pulang penghasilan hingga Rp 30an juta.

Tingginya penghasilan yang akan didapat anggota Dewan ini akibat masuknya beberapa tunjangan dalam penghasilan termasuk tunjangan transportasi dan tunjangan lainnya.

Sekwan DPRD Dompu, Drs. H. Chaerunnasa kepada wartawan usai paripurna DPRD, Kamis (3/8) kemarin, mengungkapkan, raperda yang telah disahkan DPRD Dompu ini belum bisa langsung diimplementasikan karena masih menunggu Peraturan Mendagri (Permendagri) sebagai jabaran dari PP No 18 tahun 2017. Permendagri ini informasinya sudah ditandatangani dengan nomor 62 tahun 2017, tetapi isi Permendagri belum ketahui.

“Permendagri ini penting, karena menjabarkan mekanisme dan tata cara perhitungan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Permendagri ini juga akan menjadi acuan dalam Perbup (Peraturan Bupati),” katanya.

Namun dari PP No 18 tahun 2017, secara umum diperkirakan bagi anggota DPRD yang tidak disediakan rumah negara dan ditambah tunjangan transportasi serta tunjangan lainnya, perbulannya mencapai Rp 32 jutaan. Sementara untuk pimpinan justru sekitar Rp 25 jutaan karena sudah disediakan kendaraan dinas atau rumah negara.

“Intinya, pimpinan dan anggota DPRD yang sudah disediakan kendaraan dinas dan rumah dinas, mereka tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Bagi anggota Dewan yang memegang kendaraan dinas, baik itu mobil atau sepeda motor akan diminta memilih tunjangan atau fasilitas kendaraan. Tapi sejauh ini kita belum ada surat ke masing – masing anggota Dewan,” kata Chaerunnasa.

Sementara dalam rapat paripurna DPRD Dompu yang dipimpin Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos dan didampingi wakil Ketua, Sirajuddin, SH ini tidak dihadiri langsung oleh Bupati Dompu. Namun diwakili oleh Asisten 1 Setda Dompu, Drs. H. Sudirman Hamid, M.Si.

Dalam tanggapannya sebelum disahkannya Raperda ini, Bupati dalam tanggapan tertulisnya pada prinsipnya menyetujui untuk disyahkan menjadi Perda. “Tentu tetap berpedoman pada kemampuan keuangan daerah,” katanya.

Raperda sebagai turunan dari PP 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasif pimpinan dan anggota DPRD ini dijabarkan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, dan tunjangan alat kelengkapan lain. Sementara penghasilan yang dikenakan pajak berupa tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses.

Untuk tunjangan kesejahteraan meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan pakaian dinas dan atribut. Untuk piminan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan dan belanja rumah tangga. Untuk anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya, dan tunjangan transportasi.

“Terkait dengan tunjangan kesejahteraan rumah Negara dan kelengkapannya, serta tunjangan transportasi perlu dikonsultasikan kembali kepada pemerintah Provinsi untuk efektivitas pelaksanaannya,” kata Bupati dalam tanggapan tertulisnya.

Sementara untuk mendukung kelancaran fungsi tugas dan wewenang DPRD, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD berupa penyelenggaraan rapat, kunjungan kerja, pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda, peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM di lingkungan DPRD, koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, program lain sesuai dengan fungsi tugas dan wewenang DPRD. Termasuk juga untuk dana operasional pimpinan DPRD, pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, dan penyediaan tenaga ahli fraksi dan belanja sekretariat fraksi.

Sementara dari 9 fraksi DPRD Dompu, semuanya menyatakan setuju untuk disahkan menjadi Perda. Namun fraksi Gerindra yang dibacakan langsung oleh Ketua Fraksinya, H. Didi Wahyuddin, SE mengingatkan Bupati untuk tidak menjadi kemampuan keuangan daerah sebagai alibi sehingga tidak merespon ketentuan PP no 18 tahun 2017.

Untuk tunjangan perumahan dan transportasi, DPRD Dompu yang paling kecil di NTB. Padahal masih ada Kabupaten lain yang masih kecil APBD-nya dari Dompu. “Dalam menentukan besaran tunjangan tidak hanya berdasarkan keinginan Bupati semata,” katanya.

Sirajuddin, SH yang mewakili fraksi PPP juga menyoroti ketidak hadiran Bupati dan wakil Bupati pada paripurna Dewan ini. Ia mengingatkan, pengesahan Raperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, bukan sebagai pemakasaan lembaga legislatif, tapi sebagai perintah PP No 18 tahun 2017.

“Mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus ditindak lanjuti dengan pembentukan Perda. Ini perlu saya tegaskan, karena kelihatannya kurang begitu bersemangat dari teman – teman eksekutif,” ungkapnya. (ula)