Indikator Belum Dicapai, Fauzan Khalid Akui Masalah Kemiskinan “Terberat”

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg., MSi., mengakui pencapaian RPJMD pada indikator kemiskinan terberat dibandingkan indikator yang belum dicapai pemda. Sesuai target, seharusnya kemiskinan dipatok 13 persen lebih, namun baru dicapai 16 persen lebih. Target ini dinilai kurang masuk akal.

“Betul kalau kemiskinan itu gapnya tinggi, targetnya 13 koma sekian, tidak masuk akal lah,” ungkapnya, Kamis, 3 Agustus 2017.

Diakuinya penurunan kemiskinan di Lobar berdasarkan data tahun 2016 (berdasarkan data tahun 2015) sebesar 0,65 persen, sedangkan penurunan kemiskinan tahun 2016 pihaknya belum tahu. Sebab sensus dilakukan tahun ini. Untuk mencapai target RPJMD yang belum tercapai, ia pun menekankan ke jajaran SKPD agar bersinergi.

Pihaknya juga bakal menerapkan sistem money follow program di jajaran SKPD, sehingga dengan penerapan sistem ini, maka akan ada SKPD yang tak punya anggaran, kecuali untuk belanja rutin. Hal ini bisa terjadi jika SKPD tidak punya program yang jelas dalam konteks mencapai target RPJMD.

Baca juga:  Dipicu Kenaikan Harga Rokok, Penurunan Kemiskinan di Loteng Melambat

“Kemudian selain mencapai target RJMD, sinergisitas antar-SKPD. kalau tidak nyambung dengan SKPD lain maka dicoret,” tegasnya. Ia menambahkan akan ada tim khusus di Bappeda yang akan melakukan penyisiran.

Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis mengkritisi sejumlah target RPJMD yang tidak tercapai dengan jarak yang terlalu tinggi. Karena itulah penting diadakan Musrenbang RPJMD yang bakal bertanggung jawab terhadap indikator RPJMD tersebut. Ia menekankan target indikator jangan direndahkan (diturunkan), seperti hanya kemiskinan supaya pemda berpacu, seperti di provinsi tidak ada penurunan target kemiskinan.

“Ada beberapa pencapaian indikator yang lamban, gapnya terlalu tinggi dengan target yang mesti dicapai, seperti kemiskinan,” tegas Sulhan.

Selain itu target PAD mesti dinaikkan, karena dinilai cukup rendah di tahun 2017 di bawah Rp 200 miliar, padahal target RPJMD di atas Rp 300 miliar, sehingga target inilah yang mesti disesuaikan dan target ini dianggap realistis. Menurutnya beberapa indikator yang capaiannya tidak realistis mesti di-review, karena itulah pentingnya dilakukan review pada musrenbang ini. Ia menekankan target indikator dalam hal pemberdayaan masyarakat tidak harus diturunkan.

Baca juga:  Perbaiki Pemukiman Warga, Percepat Penurunan Kemiskinan

Selain itu, ujanya, terdapat beberapa indikator yang penurunannya lamban. Selain kemiskinan, terdapat kemantapan jalan menyusul banyaknya ruas jalan desa dimasukkan menjadi jalan kabupaten. Begitu pula sebaliknya jalan kabupaten dinaikkan statusnya menjadi jalan provinsi.

Selain itu, indikator penegakan perda yang sret pencapaiannya. Menurutnya tidak ada gunanya dibuat perda baik diusulkan pemda dan inisiatif dewan, namun pelaksanaannya sebatas hanya memenuhi target administrasi, tapi tidak dilaksanakan, seperti perda miras dan lain-lain. “Kemudian tingkat pelayanan kesehatan dan angka lama sekolah, karena kita kalah dengan Sumbawa Barat, bahkan jauh tertinggal dari Kota Mataram,” kritiknya. (her)