PPJU Membengkak Capai Rp 2,2 Miliar Per Bulan

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih terbebani membayar pajak penerangan jalan umum (PPJU) kepada Perusahaan Listrik Negara senilai Rp 2,2 miliar perbulan. Nilai ini membengkak dibandingkan tahun 2016 senilai Rp 1,8 perbulan.

Kendati demikian, pemerintah tetap mengklaim bahwa terjadi surplus dari pendapatan Rp 36 miliar setahun. Yang dibayar ke PLN hanya Rp 28 miliar.

Kepala Dinas PKP Kota Mataram, H.M. Kemal Islam mengklaim bahwa tidak ada pembengkakan terhadap pembayaran pajak penerangan jalan umum (PPJU) di Kota Mataram. Sebab, ia hanya membayar Rp 2,2 miliar perbulan dengan jumlah 11 ribu titik lampu.

Dibandingkan di tahun 2016 hanya 8 ribu lampu pihaknya membayar Rp 1,8 miliar perbulan. Artinya, sangat rasional kenaikan Rp 400 juta dengan jumlah penambahan 3 ribu titik lampu di Kota Mataram. “Dulu kan hanya 8 ribu lampu. Sekarang ini sudah 11 ribu titik,” sebut Kemal.

Ditambah lagi dengan kenaikan tarif listrik. Ia menjelaskan, PJU di Mataram menggunakan dua sistem. Pertama, dengan meterisasi. Kedua, kontrak daya. Dari 11 ribu titik lampu 60 persennya menggunakan meterisasi. Tagihan meterisasi dengan 60 persen titik lampu hanya Rp 560 juta perbulan. Sementara, 40 persen kontrak daya membengkak.

“Bayangkan satu lampu dikatakan 100 watt menggunakan meteriasi tagihannya Rp 75 ribu. Kontrak daya sampai Rp 260 ribuan,” ucapnya.

Peralihan kontrak daya ke meterisasi sejak 2015 lalu diminta ke PLN. Dengan alasan keterbatasan suku cadang sehingga tidak bisa dipenuhi. Tahun ini, ia menyiapkan anggaran Rp 800 juta untuk program meterisasi. Dimaksudkan untuk menghemat pembiayaan.

“Kita butuh kira Rp 2 miliar. Sekarang disiapkan Rp 800 juta,” sebut Kemal.

Mantan Kadis Pertamanan memaparkan, kontrak daya ada yang sifatnya resmi dan tidak resmi. Yang resmi ini dibangun oleh pemerintah kemudian PLN diminta mencatat. Sementara, kontrak daya tidak resmi dibuat oleh masyarakat, sehingga ketika ditemukan oleh PLN itu dicatat dan masuk penagihan ke pemerintah.

Menurutnya, sepanjang pemasangan itu dibutuhkan oleh masyarakat dengan memperhatikan jarak dengan PJU lain dianggap tidak masalah. Karena jadi kebutuhan warga. “Kadang warga inisiatif pasang sendiri. Iya, ndak apa – apa jadi tagihan pemerintah,” ujarnya. (cem)