Masih Asal Titip, Enam Proyek Aspirasi DPRD KLU Tak Bisa Dieksekusi

Tanjung (Suara NTB) – Sikap asal-asalan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam menempatkan dana aspirasinya berbuntut pada terkendalanya pelaksanaan kegiatan. Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), terdapat 6 paket kegiatan fisik (jembatan) tak bisa dicairkan oleh dinas, karena terkendala jumlah dana yang ditempatkan anggota Dewan minim.

Kepala Dinas PUPR KLU, M. Zaldy Rahardian, ST. MT., yang dikonfirmasi Rabu, 19 Juli 2017 membenarkan adanya kegiatan fisik yang tak bisa cair pada APBD murni 2017. Seluruhnya merupakan paket kegiatan “titipan” anggota legislatif yang ditujukan kepada para konstituennya.

“Kalau buat aspirasi janganlah dananya Rp 35 juta, Rp 45 juta. Tetapi minimal saat usulan melalui dinas teknis, ajak tim teknis cek lokasi. Jangan begitu dapat gelondongan dibagi rata ke semua konstituen,” ungkap Zaldy.

Dampak dari rendahnya anggaran yang dititip melalui Dinas PU, maka selaku pelaksana, Dinas PUPR pun harus mencoret paket-paket tersebut dari daftar kegiatan. Pasalnya nilai kegiatan lebih rendah dari permintaan Dewan ataupun konstituen.

Baca juga:  Perluasan Gedung RSUD, Pemkot Mataram Pinjam Dana Rp 118 Miliar

Secara teknis konstruksi pun, dana aspirasi tersebut tak mencukupi kegiatan bisa terlaksana. “Hasilnya tidak optimal. Banyak fisik dari dana aspirasi tidak menyelesaikan persoalan, malah ada jembatan yang tidak selesai,” cetusnya.

Dinas PUPR pun tak ingin menjadi alamat kekecewaan warga karena proyek tak rampung, sehingga lebih baik bagi dinas untuk tidak mengerjakan kegiatan dari nol.

Ke depan, Zaldy meminta siapapun di antara 30 anggota dan Pimpinan DPRD KLU yang menitip anggaran melalui PUPR atau SKPD lain agar berkoordinasi lebih dulu. Setidaknya Dinas PUPR telah menyiapkan tenaga teknis untuk mensurvei lokasi dan mendesain perencanaan konstruksi.

“Seperti 6 paket jembatan di PU ini tidak bisa kita eksekusi. Karena dari pagu anggaran, setelah didesain secara teknis ternyata dananya tidak cukup untuk membangun. Semuanya dari aspirasi. Usulannya memang bersifat mendesak dari TAPD dan Dewan, tetapi belum sempat dilakukan survei. Setelah turun baru diketahui dana kurang, bahkan sampai 50 persen,” akunya.

Baca juga:  Lima Proyek Besar di NTB Ditawarkan ke Investor

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR, H. Irfan. Menurutnya, sebagian Dewan langsung menempatkan anggaran yang tidak proporsional dengan kondisi lapangan.

“Untuk pembukaan jalan aspirasi saja masih bermasalah di internal warga, seperti tanaman yang belum ditebus. Setelah kita turun ke lapangan hanya ada beberapa pemilik yang setuju. Idealnya ada surat pernyataan pembebasan lahan, sehingga bisa dieksekusi langsung,” kata Irfan.

Memperbaiki itu, pihaknya telah melakukan rapat dengan Komisi III DPRD KLU. Bahwa dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran baik aspirasi maupun APBD murni tahun berikutnya maka perencanaan dilakukan tahun ini. (ari)