Kekeringan di KLU, Harus Menunggu Status Darurat, Anggaran Terbatas

Tanjung (Suara NTB) – Penanganan kekeringan warga di sejumlah dusun di Kabupaten Lombok Utara (KLU) hanya bisa dilakukan secara sporadis. Artinya hanya berdasarkan atas permintaan saja. Namun pola penanganan itu bisa dimaklumi, karena adanya kendala teknis yang dihadapi SKPD pelaksana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU dan Dinas Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak (Disos PPA) terlihat bergerak mengantisipasi kekeringan warga. Sebagaimana berita sebelumnya titik parah kekeringan dialami warga di beberapa dusun, seperti 5 dusun di Desa Salut, masing-masing di Lokok Beru, Samik Rindang, Salut Bawah, Mursinjong dan Tanak Sebang. Jumlah KK di tiap dusun rata-rata lebih dari 100 KK. Di Desa Selengen, kekeringan terjadi di Dusun Pawang Timur dan Pawang Barat.

“Masyarakat di dusun-dusun tersebut kesulitan air karena memang tidak ada sumber air yang bisa diandalkan. Terkecuali sarana perpipaan Mursemalang aktif dan beroperasi, maka masyarakat tidak kekeringan lagi,” demikian Anggota DPRD asal Desa Salut, M. Sainur beberapa waktu lalu.

Mengetahui itu Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., langsung menginstruksikan SKPD terkait bergerak cepat. Warga yang kekurangan air bersih agar dilayani. BPBD ditekan agar aktif mendata daerah mana yang kekurangan air bersih agar bantuan tidak terlambat disalurkan. ”Kita juga minta masyarakat aktif melapor. Jika sudah kekurangan air bersih langsung lapor ke BPBD biar bisa ditindaklanjuti. Lapor ke medsos saya juga boleh,” tandas Bupati Kamis lalu.

Baca juga:  Krusial, Penyiapan Infrastruktur Dasar Air Bersih di Kawasan Samota

Instruksi itu sejatinya sudah ditindaklanjuti oleh BPBD. Sejak penyaluran air pada bulan Puasa oleh Yayasan Al Azhar Lombok Utara, BPDB telah menggelar rakor dengan SKPD terkait sebelum lebaran idul fitri. Hanya saja penanganan teknis di lapangan masih alami kendala.

Kabid Kedaruratan dan Logistik pada BPBD KLU, Resedep, Jumat (7/7) mengklaim sudah menyalurkan 10.000 liter (2 tangki) per hari dalam.beberapa waktu belakangan. Namun optimalisasi menyeluruh penyaluran belum bisa dilakukan karena tidak adanya “Status Darurat” yang ditetapkan

bupati. Namun sebelum status itu keluar, pihaknya tengah merampungkan jumlah total seluruh dusun terdampak. Pihak camat dan desa juga diminta aktif membantu mendata jumlah real warga yang kekurangan air bersih.

“Untuk penanganan bencana kekeringan perlu ada penetapan status darurat dari kepala daerah, sehingga BPBD bisa menindaklanjutinya. Syarat untuk penetapan status darurat tersebut pun harus ada imbauan dari BMKG terkait kemarau dan permintaan air bersih dari dusun, desa dan kecamatan,” papar Resedep.

Saat ini BPBD belum bisa menyalurkan air bersih secara menyeluruh ke seluruh wilayah, dan hanya bisa melayani daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan air bersih. Atas dasar permintaan, baru warga di Kecamatan Tanjung yang melayangkan permintaan resmi.

Baca juga:  Krusial, Penyiapan Infrastruktur Dasar Air Bersih di Kawasan Samota

Setelah desa dan kecamatan mengajukan surat permintaan air bersih, pihaknya akan melakukan survei dan menentukan titik-titik mana yang menjadi prioritas. Tahun 2017 ini, alokasi air bersih dari BPBD yang tersedia sebanyak 1.000 tangki. Sementara mengacu pada ketersediaan di DPA masih terbatas, hanya Rp 120 juta.

Oleh karena kendala status darurat itulah, maka BPBD mengalihkan penanganan warga secara parsial kepada Disos PPA KLU. Plt Kepala Disos dan PPA Lombok Utara, Fathurrahman, S.Sos., Jumat (7/7) mengakui upaya penanganan air bersih telah dilakukan, salah satunya dengan berkomunikasi dengan PDAM KLU. Di PDAM air bersih untuk warga ditebus seharga Rp 5.000 per tangki.

“Saat rakor dengan BPBD beberapa waktu lalu kita sepakati Disos akan melayani permintaan air bersih dari masyarakat secara perseorangan. Sedangkan untuk permintaan warga secara kolektif akan dilayani BPBD,” katanya.

Namun demikian pelayanan ini belum bisa optimal, mengingat belum ada permintaan air bersih yang dilanjutkan ke Disos oleh Pemdes, instansi terkait ataupun warga. Kendala lain yang dihadapi, Disos hanya memiliki 1 unit mobil tangki. “Mobilnya masih harus diperbaiki pada beberapa atribut seperti pipa penyaluran. Mobilnya, mobil lama, pengadaan tahun 2009 sehingga ada saja bagian yang rusak,” demikian Fathurrahman. (ari)