Puluhan Paket Tender Molor, Banyak Proyek di Lobar “Banting” Harga hingga 25 Persen

Giri Menang (Suara NTB) – Tender puluhan paket proyek di Lombok Barat (Lobar) molor dari target, lantaran sejumlah persoalan teknis salah satunya keterlambatan mendapatkan juklak-juknis dari pusat. Selain itu, sejumlah tender proyek dialokasikan pada triwulan III dan IV, sehingga tidak bisa dimajukan pelaksanaannya.

Berdasarkan data Bagian Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan (AP dan ULP) Setda Lobar tercatat 40 persen atau sekitar 32 paket proyek dari 81 paket pada APBD belum tuntas tender. Sedangkan 60 persen atau 49 paket sudah tender dan sebagian dieksekusi di lapangan.

Dari hasil lelang proyek ini, pemda mampu mengefisensi anggaran mencapai Rp 6 miliar lebih. Efisiensi anggaran ini berasal dari “banting” harga paket proyek hingga 20-25 persen. Pemda tak bisa membatalkan kemenangan perusahaan, meski membanting harga hingga 25 persen. Pasalnya kontraktor ini memenuhi berbagai persyaratan yang berlaku dan sanggup menyelesaikan proyek.

Kabag Administrasi Pembangunan dan ULP Setda Lobar, Heri Ramadan, M.Si., menyatakan sebagian besar paket proyek sudah selesai lelang, bahkan sebagian sudah dieksekusi di lapangan. “60 persen paket proyek sudah lelang, sebagian sudah dikerjakan. 40 persennya belum, karena memang ada paket pekerjaan dialokasikan pada triwulan III dan IV, tidak bisa ditarik maju,” jelasnya awal pekan kemarin.

Baca juga:  Rekanan Pasar ACC Terancam Diputus Kontrak

Heri menjelaskan penyebab lelang molor, karena sebagian proyek direncanakan pada triwulan III dan IV, sehingga tidak bisa dimajukan. Sementara paket proyek triwulan I dan II sudah dilelang dan sebagian sudah dilaksanakan.

60 persen paket ini, jelasnya, ada yang sudah tender, proses penawaran dan ada yang sudah kontrak serta ada yang sudah dieksekusi. Sementara 40 persen sisa paket yang belum dilelang bakal dikerjakan pada triwulan III dan IV. Alasan dibagi eksekusi proyek per triwulan , karena alokasi dana transfer ini bertahap dan tidak sekaligus. Pihaknya menargetkan sisa tender

proyek yang belum tuntas ini selesai awal triwulan IV sekitar bulan Oktober. Kecuali paket pada APBD-P, jumlahnya tidak terlalu banyak hanya 3-4 paket proyek.

Dari sisa lelang ini, jelasnya, pihaknya mampu mengefisiensi anggaran mencapai Rp 6 miliar lebih. Anggaran sisa lelang inilah yang bisa dipakai untuk menutupi celah defisit anggaran pada APBD-P ini. Tahun ini, jelasnya, pihak ULP dibebankan efisiensi anggaran lelang proyek Rp 10 miliar dari DAU. “Posisi saat ini anggaran sisa lelang Rp 6 miliar dari DAU,” jelasnya.

Sisa lelang ini jelasnya berasal dari penawaran kontraktor yang berani membanting hingga 30 persen. Rata-rata kontraktor berani membanting harga hingga 20-25 persen setiap paket proyek dari nilai proyek.

Baca juga:  Bupati Harapkan TP4D Tidak Cabut Pendampingan Puskesmas Ropang

Menurutnya “banting” harga ini menjadi sorotan, namun tidak jalan bagi pemda untuk menggugurkan rekanan, sebab mereka sanggup menyelesaikan proyek tersebut. Hanya saja pihak PPK dan KPA di SKPD harus kerja keras melakukan pengawasan terhadap proses pengerjaan proyek tersebut, sebab jangan sampai rekanan beralasan penawaran rendah , sehingga mengurangi kualitas dan volume pekerjaan.

Dalam hal ini, ujarnya, risiko bakal tanggung oleh rekanan, karena sanggup menyelesaikan proyek dengan kondisi anggaran banting harga. Pemda menekankan ke rekanan jangan sampai banting harga ini menyebabkan hal buruk bagi proyek, karena kualitas rendah, sehingga rekanan dan pemda terkena dampak hukum akibat pekerjaan proyek yang buruk. “KPA dan PPK harus kerja keras mengawasi, kalau mau tidak bermasalah hukum,’tegasnya.

Pihaknya sendiri tak percaya sepenuhnya ke pengawas, sehingga pihak SKPD harus meningkatkan pengawasan di lapangan. Sebab bisa jadi pengawasan kooperatif dengan kontraktor, bahkan bisa jadi kongkalikong.

Sementara itu, kalangan DPRD menyoroti banyaknya proyek yang dibanting harga, dewan khawatir proyek yang dibanting harga mempengaruhi kualitas pengerjaannya. ‘‘Banyak proyek ini dibanting harga, jangan sampai pengaruhi kualitasnya,” tegas Ketua Komisi III DPRD Lobar H. Jamhur belum lama ini. (her)