Ketua Tim Samota Soroti Penataan Pariwisata Dompu Saat Libur Lebaran

0

Dompu (Suara NTB) – Keberadaan Dompu yang memiliki banyak pesisir pantai menjadi andalan warga untuk mengisi waktu libur panjang lebaran tahun 1438 H/2017 M. Namun penataan obyek wisata Dompu yang tidak memiliki ruang publik karena selalu ditarik retribusinya menjadi sorotan Ketua Tim Percepatan Pengembangan Saleh, Moyo, Tambora (Samota).

Hal itu disampaikan Ketua Tim Samota, Ir H Badrul Munir, MM dalam forum diskusi, Minggu, 2 Juli 2017 kemarin. “Semestinya ada ruang atau area publik. Bebas tiket masuk, tapi bayar jasa parkir,” kata H. Badrul Munir menanggapi penarikan retribusi bagi wisatawan yang hendak ke pantai Lakey, pantai Felo Janga dan Wadu Jao, serta pantai Ria Dompu.

Ia pun mengungkapkan, kenapa pariwisata pulau Sumbawa tidak cepat berkembang dibandingkan pariwisata di daerah lain. Padahal potensinya cukup banyak dan masih alami. Setidaknya ada 3 faktor penyeb utama dan krusial. Diantaranya karena pariwisata belum dijadikan sektor unggulan dan prioritas oleh Kabupaten.

Hal ini disebabkan, pariwisata dianggap tidak memberi kontribusi nyata seperti halnya sektor pertanian, pertambangan dan industri. “Ini terjadi karena Kabupaten tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang industri kepariwisataan. Pariwisata masih dianggap sebatas kegiatan rekreasi dan hiburan,” katanya.

Alasan lain karena ketersediaan sumberdaya manusia pariwisata di daerah masih sangat lemah dan minim. Baik di birokrasi pemerintahan maupun di dunia swasta. Kalau pun ada, mindset dan wawasannya belum bisa diandalkan karena belum berwawasan global. Sehingga dibutuhkan seorang pemimpin yang punya visi kepariwisataan dan mampu membuat terobosan.

Kemampuan Kabupaten dalam membangun jejaring juga masih sangat lemah. Kalaupun ada kelompok masyarakat sipil atau swasta yang berusaha eksis, itu belum cukup tanpa dukungan pemerintah.

“Kunci keberhasilan pembangunan pariwisata adalah komitmen pimpinan daerah untuk mampu membangun kolaborasi yang efektif antara pemerintah, civil society dan dunia usaha. Karena itu, pembangunan pariwisata harus menggunakan prinsip community based development atau pembangunan berbasis masyarakat. Memberdayakan masyarakat. Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal. Tanpa itu, pariwisata hanya sekadar hayalan belaka,” ungkapnya. (ula)