Mori Hanafi Beri Peringatan Perusahaan yang Tak Bayar THR

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm, akhirnya mengambil sikap setelah masuknya berbagai laporan mengenai THR di layanan yang dibukanya sejak 15 Juni 2017 lalu. Mori langsung menyurati perusahaan yang ditengarai melakukan pelanggaran terkait pemberian THR tersebut, bersama dengan sejumlah perusahan lain yang sejenis.

Berdasarkan rilis yang diterima redaksi suarantb.com dari Tim Layanan Pengaduan THR Mori Hanafi, terungkap bahwa jumlah laporan yang masuk cukup banyak. Pengaduan-pengaduan tersebut juga beragam bentuknya.

Ada yang sekadar mengadukan tanpa memberikan kejelasan identitas dan data pendukung lainnya, ada pula yang lebih serius, mengadukan secara detail persoalan dan kondisi yang dihadapi disertai aspirasi apa yang perlu diperjuangkan oleh Mori Hanafi.

Demi menjaga dan melindungi pelapor, Mori Hanafi tidak membeberkan secara detil materi laporan tersebut. Namun, upaya persuasif yang disertai dengan sejumlah catatan sudah ditempuh oleh Mori Hanafi. Langkah yang sudah ditempuh adalah menyurati perusahaan-perusahaan yang ditengarai melakukan pelanggaran terkait pemberian THR tersebut, bersama dengan sejumlah perusahan lain yang sejenis.

Melalui suratnya, Mori mengingatkan perusahaan tersebut mengenai sejumlah hal menyangkut beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam proses pemberian THR. Pertama, THR Wajib Diberikan sekali dalam setahun.

Kedua, THR dari perusahaan kepada karyawan paling lambat diberikan 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Bagi perusahaan yang terlambat membayarkan THR akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan kepada karyawannya.

Ketiga, karyawan yang berhak mendapatkan THR perusahaan mulai dari mereka yang masa kerjanya mulai 1 bulan hingga seterusnya.

Keempat, besaran THR diberikan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja mulai 1 bulan secara proporsional. Pekerja/buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih maka mendapat THR sebesar satu bulan upah.

Kelima, perusahaan yang terlambat membayarkan THR akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruhnya. Selain itu, perusahaan yang lalai juga akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi berupa teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

Pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha akan diberikan jika perusahaan tidak melaksanakan teguran tertulis. Selain itu, sanksi akan mempertimbangkan kondisi finansial perusahaan dalam dua tahun terakhir, serta diaudit oleh akuntan publik.

Menurut Mori, banyaknya pengaduan yang masuk membuktikan bahwa aspek kesejahteraan pekerja masih menjadi tantangan kita bersama. “Hal ini tidak saja menjadi fenomena di NTB, melainkan juga terjadi secara nasional,” tegas politisi Partai Gerindra ini.

Selain itu, Mori juga menegaskan perlunya ada edukasi terhadap para pekerja terkait hak-hak mereka sebagai pekerja. Khususnya hak memperoleh THR di hari raya.

Mori juga merekomendasikan kepada Gubernur NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB untuk mengambil tindakan yang lebih kongkret demi memastikan kesejahteraan para pekerja yang belum memperoleh hak-hak mereka.

“Terakhir, saya mengimbau kepada para pengusaha, khususnya kepada asosiasi yang menjadi tempat bernaung para pengusaha untuk lebih memperhatikan dan mendorong terpenuhinya kebutuhan dan hak-hak para pekerja,” pungkasnya. (r)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.