Proyek ITDC Dihentikan Warga, Pemda Harus Intervensi

Praya (Suara NTB) – Pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten diharapkan bisa ikut intervensi dalam membantu menyelesaikan persoalan-persoalan dalam proses pembangunan di kawasan Mandalika. Termasuk persoalan penataan kawasan Pantai Kuta yang dihentikan paksa oleh oknum warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan.

‘’Jangan sampai, persoalan tersebut justru menjadi penghambat proses pembangunan secara menyeluruh di kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),’’ tegas Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, kepada Suara NTB, Selasa, 20 Juni 2017.

Menurutnya, ITDC dalam hal ini jangan biarkan sendiri mengembangkan kawasan Mandalika. Keterlibatan pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan pembangunan di kawasan tersebut. Sehingga ketika ada persoalan yang muncul,

akan lebih arif jika kemudian pemerintah ikut terlibat menyelesaikan persoalan tersebut.

“Jangan hanya karena ada persoalan kecil, justru mengganggu proses pembangunan di kawasan Mandalika. Jadi ketika muncul ada persoalan, harus segera diselesaikan. Dan, pemerintah daerah harus ikut berperan di dalamnya,” sarannya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, masyarakat hendaknya lebih arif menyikapi persoalan lahan dan tidak asal main klaim tanpa dasar dan bukti yang kuat. Apalagi sampai menghentikan paksa jalannya proyek. Kalau merasa diri memiliki kuasa atas lahan di kawasan Mandalika, masyarakat dipersilakan menempuh proses hukum.

“Saya rasa jalur hukum lebih elok. Dari pada menghadang atau menghentikan proyek. Karena kalau itu sampai terganggu, masyarakat banyak juga yang akan rugi,” ujarnya. (kir)