Pengusaha Apresiasi Layanan Pengaduan THR Mori Hanafi

Mataram (Suara NTB) – Layanan pengaduan THR yang dibuat oleh Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm, mendapatkan apresiasi dari kalangan pengusaha. Ketua KADIN Kota Mataram dan Bendahara Real Estate Indonesia NTB, H. Ahmad Rusni, mengemukakan bahwa masyarakat memang memerlukan layanan semacam itu di tengah sulitnya situasi ekonomi saat ini.

Pengusaha yang juga menjadi CEO dan Owner Ahmad Rusni Foundation ini menilai, saat ini kondisi perekonomian negara memang sedang sulit. Peraturan tentang pajak kian ketat dan banyak regulasi yang berubah-ubah.

Sejumlah komponen kebijakan juga berubah dan membuat kehidupan masyarakat semakin sulit. Rusni menilai, saat ini cukup wajar jika banyak pengusaha yang menjadi ‘sakit’ dan kesulitan untuk membayarkan THR yang menjadi hak karyawan atau pekerja mereka.

“Kalau dia pengusaha ini dia punya karyawan, memang kewajiban setiap pengusaha, ada atau tidak ada rejeki. Kalau THR ini kan tunjangan hari raya,” ujar Rusni.

Menurutnya, meski tidak ada uang, pengusaha tentu harus mencari cara untuk membayar THR yang menjadi hak pekerja. “Itu kewajiban. Bagaimana dia memberikan kesejahteraan kepada karyawannya. Saya pun seperti itu. Jadi jangan sekali-sekali (tidak membayar), kita kasihan karyawan ini. Mereka ini kan hari raya,” tegasnya.

Saat ini, edukasi mengenai hak para pekerja ini memang masih sulit karena pekerja masih takut menuntut haknya. Karenanya, saat menanggapi layanan THR yang dibuka Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, Rusni memberikan apresiasinya.

“Bagus sekali itu. Karena begini, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kalau karyawan itu misalnya dia mengajukan untuk menuntut perusahaannya untuk diberikan THR, itu dia menuntut hak namanya,” ujar Rusni.

Menurutnya, hak karyawan tentu harus diberikan setelah karyawan juga menjalankan kewajiban. Terkait penilaian apakah karyawan sudah melaksanakan kewajiban ini, tentu menjadi wilayah internal masing-masing pengusaha. “Kalau mereka (karyawan) sudah menjalankan kewajibannya di kantor, maka wajar mereka mendapatkan THR,” tegasnya.

Seperti diketahui, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm, membuka layanan pengaduan THR. Layanan ini diperuntukkan bagi karyawan atau pekerja yang ingin menyampaikan keluhan soal pemberian THR yang menjadi kewajiban perusahaan tempat mereka bekerja. Mori juga menjanjikan akan memberikan perlindungan bagi karyawan yang melaporkan persoalan ini.

Mori menegaskan, layanan pengaduan ini bisa diakses melalui dua cara. Pertama, melalui akun WhatsApp di nomor 085338139395. Mori juga membuka kanal pengaduan melalui surel (e-mail) di alamat moripeduli@morihanafi.com.

Menurut Mori, pihaknya akan mulai membuka layanan ini sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai tanggal 20 Juni 2017.

Wakil rakyat dari Dapil Bima, Kota Bima dan Dompu ini menegaskan, pihaknya akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor demi melindungi karyawan atau pekerja yang melapor dari tekanan pihak perusahaan.

Ia juga menambahkan bahwa laporan yang masuk nantinya akan ia tindaklanjuti dengan menghubungi atau mendatangi langsung perusahaan tempat bekerja dan menyampaikan tuntutan agar THR segera dibayarkan. Jika perusahaan tidak menindaklanjuti laporan ini, ia menegaskan akan menempuh tindakan yang lebih serius terhadap perusahaan tersebut.

Menurut Mori, saat ini suasana ekonomi Indonesia dan NTB pada khususnya sedang sulit dan pemberian THR bisa menjadi komponen yang ikut membantu masyarakat meringankan beban mereka. Selain itu, THR merupakan kewajiban perusahaan terhadap pekerjanya. (r)