Kisruh Pengangkatan Direksi PT BPR NTB, Wagub : Kedekatan Tidak Jadi Masalah

Mataram (suarantb.com) – Kisruh pengangkatan calon Dewan Direksi dan Komisaris PT BPR NTB mengundang aksi protes. Lantaran ada dugaan calon yang mendaftar memiliki kedekatan dengan pejabat Pemprov NTB.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin menyatakan perihal kedekatan antara calon dengan pejabat tak seharusnya dipermasalahkan. Tidak ada ketentuan yang melarang keluarga dekat pejabat mendaftar.

“Persoalan ada kedekatan antara pejabat dengan salah satu calon direksi, saya kira ndak ada ketentuan anak saya tidak bisa, saudara saya tidak bisa. Sepanjang dia memenuhi ketentuan, kompetensi dan persyaratan ndak masalah,” ujarnya ditemui Jumat, 19 Mei 2017.

UU sekalipun ditegaskan Amin tidak mengatur larangan kedekatan antara calon tersebut dengan pejabat. Yang justru tidak diperbolehkan itu calon yang tidak memenuhi syarat normatif.

Penetapan Dewan Direksi dan Komisaris PT BPR NTB dinyatakan Amin menjadi kewenangan gubernur. Sesuai Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum PD BPR NTB menjadi PT Bank BPR NTB pasal 18 ayat 1 dan 2. Ayat 2 disebutkan untuk pertama kali anggota Dewan Komisaris diangkat oleh gubernur selaku wakil Pemprov NTB sebagai pemegang saham pengendali.

Jika ada protes terhadap kebijakan tersebut, politisi Nasdem ini menyatakan perlu adanya pengujian. “Kalau memang ada koreksi dari anggota Dewan dan masyarakat untuk kita, tidak akan kita hadapi dengan kepanikan-kepanikan. Pun ada koreksi kita akan sesuaikan, kalau memang kita melihat ada pelanggaran Perda,” lontarnya.

Amin menambahkan landasan yuridis harus tetap jadi pegangan. Jika Dewan memprotes, tentu ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Tidak serta merta bisa dilakukan perombakan atas hasil pemilihan calon Dewan Direksi dan Komisaris PT BPR NTB.

“Kalau memang opini itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan kita ubah dia, ndak masalah tapi nanti ada forumnya. Tidak serta merta begitu, hargai yang sudah dikerjakan dulu. Nanti kita buktikan bahwa ada penyimpangan atau pelanggaran ada prosesnya supaya tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan,” tandasnya. (ros)