Rentenir Diduga Merajalela di NTB

Mataram (Suara NTB) – Dewan Koperasi Nasional Wilayah (Dekopinwil) Provinsi NTB mempertanyakan peran Dinas Koperasi dan UMKM, terhadap merajalelanya isu rentenir berkedok koperasi. Pemerintah diminta lebih tegas untuk menyikapinya.

“Dinas tidak tegas selaku pengendali regulasi, memberikan pembinaan kepada koperasi yang tidak sesuai aturan,” kata Ketua Dekopinwil Provinsi NTB, Mahmud Razak.

Dinas harusnya memetakan mana saja koperasi-koperasi yang menjalankan prinsip koperasi dengan baik. Jika ada di antarnya diketemukan menjalankan koperasi di luar prinsip-prinsip tersebut, ia menyarankan ada peringatan tegas, atau tindakan administratif.

“Kepala dinas supaya tegas. Kan sudah ada bidang pengawasan, sudah sepenuhnya persoalan ini bisa dikendalikan,” ujarnya.

Kepada Suara NTB, Kamis (27/4), Mahmud Razak mengatakan rentenir berkedok koperasi ini sudah menjadi rahasia umum. Bukan hanya yang menggunakan lembaga formal, banyak lagi lembaga tidak formal yang mengatasnamakan koperasi.

Ia menyarankan beberapa hal atau tindakan yang harusnya dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Di antaranya, harus dibuat definisi atau batasan, apakah rentenir itu yang  menggunakan suku bunga kredit berdasarkan acuan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Atau koperasi punya ketentuan suku bunga sendiri.

Baca juga:  ’’Skimming’’ ATM, Bank NTB Syariah Pastikan Dana Nasabah Aman

“Kadang-kadang, begitu ada perjanjian tertulis, sudah dibilang sesuai dengan aturan. Karena itulah dinas perlu membuat batasan,” katanya.

Menurutnya harus juga difahami, komponen atau item mana yang sebenarnya menjadi transaksi kredit yang harus dibakukan. Karena dilihat koperasi memiliki kebijakan-kebijakan sendiri. Rapat Akhir Tahun (RAT) selalau dibuat acuan bahwa apa yang dilaksanakan oleh koperasi sudah disahkan, selama itu hasil RAT.

“Acuan itu apakah dibuat standar atau tidak. Kadang-kadang koperasi kalau dibilang rentenir, ndak mau disalahkan. Karena koperasinya bilang sudah sesuai RAT,” tambahnya.

Dinas Koperasi dan UMKM dimintanya untuk membuat acuan-acuan baku dari yang disarankannya. Di lapangan, ada koperasi yang menetapkan suku bunga kredit dari 1 persen perbulan, 2 persen perbulan, 3 persen perbulan, tidak sama. Dekopinwil tidak punya kewenangan untuk memberikan sanksi, hanya bisa melakukan pembinaan kepada koperasi.

Baca juga:  ’’Skimming’’ ATM, Bank NTB Syariah Pastikan Dana Nasabah Aman

Jika pemerintah daerah membuat payung hukumnya, Mahmud Razak mengatakan, Dekopinwil dapat membantu pemerintah melakukan penertiban. Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, H. Budi Subagio dalam beberapa kesempatan ditanya soal rentenir ini menjelaskan, tahun 2017 ini Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB memberikan dukungan penuh kepada 200 koperasi yang akan melakukan konversi dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah.

Pemerintah daerah dalam RPJMD hingga 2018 mendatang menargetkan terbentuk 500 koperasi syariah di Bumi Seribu Masjid ini. Hingga 2016 lalu, telah terbentuk sebanyak 217 unit koperasi syariah.

Pemerintah tidak hanya memfasilitasi biaya untuk koperasi-koperasi konvensional yang akan dikonversi menjadi koperasi syariah. Pun kepada kelompok-kelompok masyarakat yang ingin membentuk koperasi syariah dari awal, pemerintah daerah menanggung sepenuhnya biaya-biaya untuk berbadan hukum. Koperasi syariah ini yang paling diharapkan untuk menekan praktik rentenir. (bul)