Pemprov Perlu Maksimalkan Serapan Anggaran di Triwulan Dua dan Tiga

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – Disiplin belanja realisasi anggaran pemerintah Provinsi NTB, selalu menjadi sorotan publik setiap tahunnya. Sebab, tidak disiplinnya belanja pemerintah, ditengarai sebagai pemicu tidak tercapainya target pembangunan, baik untuk pertumbuhan ekonomi maupun pengentasan kemiskinan.

Ditahun anggaran 2017 ini, realisasi belanja pemerintah kembali mendapat sorotan. Sebab, realisasi belanja pemerintah pada triwulan I ini, masih jauh dari target yang sudah ditetapkan. Bahkan berdasarkan data dari Biro AP, Pemprov NTB menyebutkan, masih ada ratusan paket proyek yang belum dilakukan proses lelang, hingga akan memasuki triwulan II.

Anggota Komisi III DPRD NTB yang membidangi keuangan, Noerdin H. M. Jacub, yang dikonfirmasi, menjawab bahwa, melihat tren realisasi anggaran pada triwulan I itu, menurutnya masih dalam kondisi wajar. Karena pada triwulan I tersebut, menurutnya masih berkutat pada penyiapan soal administrasi.

“Untuk triwulan I ini ya cukup dimaklumi, karena memang bagimanapun tidak bisa terlalu besar belanjanya, dan itu terjadi dimana-mana” ucap Nurdin.

Namun demikian, politisi Partai Hanura itu menyebutkan, bahwa realisasi belanja itu akan maksimal di triwulan II dan III. Sementara ditriwulan I dan IV, idealnya belanja pemerintah tersebut, secara persentase cukup kecil.

“Triwulan I dan IV itu sama dia posisi belanjanya, dan tidak boleh menumpuk di triwulan IV itu, dia harus sudah kecil, karena belanja itu harus besar di triwulan II dan III,” sebutnya.

Meskipun apa yang disampaikan oleh Nurdin tersebut, berbeda dengan kenyataan di lapangan, dimana tren realisasi belanja pemerintah, dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan, selalu menumpuk di akhir tahun.  Dengan demikian, belanja anggaran yang ditumpuk di akhir tahun, diyakini rentan tidak tepat sasaran.

“Memang masih menjadi masalah sampai hari ini adalah, kekurangan tenaga lelang. Banyak pejabat yang masih takut untuk membelanjakan anggarannya, sebab mereka dibayang-bayangi oleh persoalan hukum. Nah ini juga yang mesti harus jadi perhatian pemerintah,” ujarnya. (ndi)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.