Penerbitan Izin Retail Modern Sebaiknya Diawasi Ketat

Mataram (Suara NTB) – Menjamurnya retail modern dapat memberi dampak yang tidak baik bagi industri kecil lokal dalam jangka panjang. Outlet-outlet retail modern telah demikian masifnya menyerbu. Karena itulah, dipandang penting peran aktif tim saber pungli untuk menelisik proses masuknya retail modern.

Retail modern kini bukan lagi hal asing bagi masyarakat, bahkan bagi mereka yang tinggal di pedesaan sekalipun. Dalam satu kecamatan, seperti halnya di Kota Mataram, jumlah retail modern hadir berdempetan. Mataram sebagai ibukota provinsi dianggap paling kebablasan mengeluarkan izin-izin retail modern.

“Ini perlu ada evaluasi dari pemerintah kabupaten, kota, maupun provinsi, dampaknya perlu dipikirkan bagi industri kecil. Ini tiba-tiba saja banyak sekali menjamur, tim saber pungli memang perlu memberikan perhatian khusus di sini,” kata Dr. Ihsan Rois, M.Si dari Fakultas Ekonomi Unram.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi pun secara terbuka meminta kepada kabupaten/kota untuk memperhatikan persoalan ini. Dr. Ihsan Rois melihat masuknya menjamurnya retail modern dari dua sisi.

Di satu sisi ia sangat dibutukan untuk memenuhi kebutuhan investasi di daerah. Sekaligus menjamurnya retail modern menandakan kemajuan sebuah daerah yang dilirik oleh pemodal. Namun disisi lainnya, pemerintah daerah perlu memikirkan industri kecil yang harusnya diberdayakan.

“Saya melihat kebijakan pemerintah daerah belum berimbang. Retail modern tidak diawasi ketat. Harusnya pemerintah daerah melakukan evaluasi,” imbuhnya.

Kepada Suara NTB dihubungi Rabu, 8 Maret 2017, Dr. Ihsan Rois fokus utamanya di Kota Mataram. Selain serbuan retail modern, belum lagi ditambah tiga pusat perbelanjaan besar, menurutnya tidak ideal di Kota Mataram. Walaupun akan banyak pilihan bagi masyarakat berbelanja.

“Lihat saja di kota-kota besar, industri kecil tenggelam.  Bukan melarang masuknya retail modern atau investasi, tapi baiknya pemerintah melakukan pembatasan,” imbuhnya.

Pemerintah mengeluarkan regulasi tentang monopoli usaha. Masuknya retail modern ia melihatnya seperti penguasaan retail oleh pemodal-pemodal tertentu. Karena itulah ia mengingatkan penentu kebijakan agar tidak memikirkan investasi dari satu sisi. Dampak menjamurnya retail modern ini bisa dilihat dari kenyataan di lapangan, kios-kios dan toko kecil yang tidak lagi laku, atau pendapatannya merosot.

“Pinggir jalan-jalan sudah dihiasi retail-retail modern, belum lagi ditambah mal-mal besar, bagaimana komitmen awalnya, kok berubah,” ujarnya.

Data Dinas Perdagangan Provinsi NTB, jumlah retail modern sudah mencapai 234 unit. Terbanyak di Kota Mataram. Dalam Perpres nomor 112 tahun 2017, diatur jarak ideal izin retail modern. Misalnya tidak berdekatan jarak outlet yang satu sama lain, tidak juga berdekatan dengan retail tradisional.

“Masyarakat berhak menuntut pelanggaran Perpres itu. Karena masyarakat juga punya hak untuk dilindungi,” demikian Dr. Ihsan Rois. (bul)