Evaluasi Retail Modern, Kemiskinan di Perkotaan Lebih Tinggi Dibandingkan Pedesaan

Mataram (Suara NTB) – Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Dr. Bambang Widianto, MA, menyebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase kemiskinan masyarakat di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan pedesaan di NTB. Berdasarkan data sejak 2007 sampai 2016, persentase kemiskinan di perkotaan selalu berada di atas angka kemiskinan di pedesaan.

Pemprov NTB meminta bupati/walikota mengevaluasi pemberian izin retail modern yang mulai marak di daerah ini. Keberadaan retail modern ini dinilai semakin memperbesar ketimpangan antara masyarakat kaya dan miskin di NTB.

Pada saat menjadi pembicara pada acara lokakarya  pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) menuju Sustaninable Development Goals di kantor Gubernur, Selasa, 7 Maret 2017, Bambang memaparkan kondisi kemiskinan di perkotaan dan pedesaan di NTB.

Dipaparkan, berdasarkan data BPS pada 2016 angka kemiskinan di NTB sebesar 16,02 persen. Di mana,  persentase kemiskinan di perkotaan sebesar 17,55 persen dan pedesaan sebesar 14,82 persen.

Tahun 2015, angka kemiskinan di perkotaan sebesar 18,40 persen dan pedesaan 15,18 persen. Tahun 2014, angka kemiskinan di perkotaan sebesar 19,17 persen dan pedesaan sebesar 15,52 persen. Pada tahun 2013, angka kemiskinan di perkotaan sebesar 18,69 persen dan pedesaan sebesar 16,22 persen.

Terkait hal ini, dalam upaya mengurangi banyaknya masyarakat miskin di perkotaan, Sekda NTB Ir. H. Rosiady H. Sayuti, MSc, PhD, mengungkapkan, adalah memperbanyak kesempatan kerja. Kemudian yang paling efektif adalah mendatang investasi. Selain itu, bupati/walikota perlu mengevaluasi keberadaan retail-retail modern yang disinyalir berkontribusi memperbesar ketimpangan.

“Termasuk itu, soal retail modern. Di mana, bupati/walikota mengevaluasi impact, dampak dari adanya retail modern di kabupaten/kota ini. Apakah dia berkontribusi positif  terhadap penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan di situ. Apakah betul dia mematikan  usaha-usaha di situ, itu (retail modern) perlu  dievaluasi,”  katanya ketika dikonfirmasi di Mataram, Rabu, 8 Maret 2017.

Sekda mengharapkan, pemda kabupaten/kota lainnya di NTB mencontoh Lombok Utara yang belum memberikan izin masuknya retail modern. Menurutnya, hal yang cukup ideal dilakukan menyikapi retail modern ini adalah mereka harus bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha lokal. Hal semacam ini diterapkan di Kabupaten Kulonprogo.

“Jadi namanya tak lagi Alfamart atau Indomaret, tapi nama-nama lokal. Di mana manajemennya bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha lokal,” katanya.

Dengan pola kerjasama seperti itu, kata sekda, maka ada jaminan terhadap tenaga kerja lokal. Kemudian jaminan terhadap pemasaran produk-produk lokal lewat retail modern tersebut.

“Kalau yang sekarang, susah produk lokal bisa masuk. Karena dia yang menguasai modalnya. Itu yang perlu dikomunikasikan,” imbuhnya.

Menurutnya, jika produk-produk lokal bisa laku  dijual di retail modern, maka produksi akan meningkat. Hal ini akan meningkatkan pendapatan para Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di NTB.

“Karena produk-produk lokal bisa dijual di sana, bisa laku. Artinya produksi produk lokal akan meningkat, produktivitas tenaga kerja kita juga  meningkat. Jadi, jangan barangnya semua dari luar,” pungkasnya. (nas)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.