Izin Ekspor Mineral PT AMNT Belum Keluar

Mataram (suarantb.com) – PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) atau sebelumnya dikenal dengan PT Newmont Nusa Tenggara tengah menunggu izin ekspor mineral, pasca izin pertambangannya disetujui menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) oleh pemerintah pusat.

“Izin ekspornya belum keluar, bukan berarti setelah jadi IUPK bisa langsung. Harus keluar rekomendasi dulu dari Kementerian ESDM melalui Dirjen Mineral Batu Bara lalu dikirim ke Kementerian Perdagangan. Nanti Dirjen Perdagangan Luar Negeri mengeluarkan izin, baru sah itu,” terang Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, H. Muhammad Husni, Selasa, 21 Februari 2017.

Dilansir dari portal www.beritasatu.com, Dirjen Minerba telah menerbitkan rekomendasi ekspor Nomor 353/30/DJB/2017 untuk PT AMNT pada Jumat 17 Februari kemarin. Rekomendasi ini berisi jumlah mineral yang bisa diekspor oleh PT AMNT. Tapi jumlah dalam rekomendasi bisa saja berbeda dengan izin yang dikeluarkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri.

Baca juga:  Wagub : Usaha Pertambangan Harus Ramah Lingkungan

“Misalnya, rekomendasi dari ESDM 500 ribu ton, tapi di izinnya belum tentu segitu. Tapi biasanya sih sama jumlah di rekomendasi dengan izin,” katanya.

Di luar permasalahan izin ekspor ini, keberadaan PT AMNT telah mendatangkan PAD yang cukup besar bagi daerah. PAD tak hanya diterima Kabupaten Sumbawa Barat,

dimana perusahaan ini berada. Kabupaten/kota lain di NTB juga turut mendapat bagian.

Ada dua jenis pendapatan yang diperoleh daerah, yaitu royalti dan iuran tetap (landrent). Jumlah royalti yang diterima tergantung harga jual logam. Semakin tinggi harga jual, royalti semakin besar. Demikian pula dengan iuran tetap yang bergantung pada luas wilayah perusahaan AMNT.

“PT AMNT sekarang luasnya berkurang, dulu masih Newmont luasnya 81 ribu lebih. Sekarang hanya 66 ribu. Itu mengurangi landrent-nya,” ucapnya.

Baca juga:  Gubernur Ingin Pastikan Desa-desa di NTB Ramah Investasi

Nilai royalti yang diterima pada 2016 mencapai Rp 900 miliar. Jumlah ini dibagi 20 persen untuk pemerintah pusat dan 80 persen untuk pemerintah daerah. “Royalti 80 persen itu dibagi 16 persen ke provinsi, 32 persen ke KSB dan 32 persen dibagi rata sisa sembilan kabupaten/kota. Jadi uang tambang masuk kemana-mana, semua bisa mencicipi,” jelas Husni.

Sementara untuk iuran tetap, 20 persen dibagi untuk pemerintah pusat, 64 persen untuk KSB sebagai kabupaten penghasil dan 16 persen pemerintah provinsi. Hingga saat ini, total blok pertambangan PT AMNT hanya tersisa empat blok, yaitu di daerah Batu Hijau, Moyo Utara, Elang dan Rinti.

“Teluk Panas yang di Kecamatan Plampang itu dilepas. Alasan pelepasannya dikirim ke pusat, kita ndak pernah baca,” tambahnya. (ros)