Jamkrida Tanggung Kredit Macet Rp 1,3 Miliar

Mataram (Suara NTB) – PT. Jamkrida NTB Bersaing telah menanggung pembayaran kredit macet (klaim) sebesar Rp 1,3 miliar lebih pada 2016 lalu, kepada Bank NTB dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Klaim tersebut masing-masing dibayar sebagai penjaminan perusahaan milik daerah ini kepada 21 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan nilai klaim Rp 747.746.628 dan kepada 16 nasabah dengan klaim Rp 633.093.915.

Diluar klaim tersebut, kata Direktur Utama PT. Jamkrida NTB Bersaing, Indra Manthica di ruang kerjanya, Jumat (10/2) kemarin, berhasil mencatat keuntungan Rp 800 juta.

Di satu sisi, PT. Jamkrida tahun lalu telah menjaminkan untuk usaha produktif kepada 5.382 nasabah, dengan total penjaminan Rp 66,8 miliar lebih.

Sementara untuk nasabah konsumtif telah dijamin kredit 5.382 nasabah dengan total nilai penjaminan Rp 186,2 miliar.
Jika melihat jumlah sasaran, perusahaan daerah ini telah memberikan penjaminan lebih banyak kepada wirausahawan dibanding nasabah konsumtif.

“Sesuai hajatan awalnya, Jamkrida didirikan untuk mendukung kemudahan kredit kepada pelaku-pelaku usaha (sektor produktif) untuk mendukung pengentasan angka kemiskinan,” kata Indra kepada Suara NTB.

Seperti apa sasaran penjaminannya tahun ini? Indra mengatakan, hal itu tentu tidak terlepas dari arahan pemilik saham. Bagiamana agar perusahaan-perusahaan daerah menjadi pelopor penurunan angka kemiskinan.

Pemilik saham melalui Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. Manggaukang Raba, MM mendorong seluruh perusahaan daerah bagi yang lokus bisnisnya di sektor keuangan agar mendukung kredit dan penjaminan kredit kepada kelompok-kelompok masyarakat yang dibina oleh dinas dan instansi teknis lainnya.

Menurut Indra Manthica, PT. Jamkrida siap melaksanakan arahan tersebut guna mengejar target penurunan angka kemiskinan sebesar 2 persen/tahun. Karena itulah, diharapkan agar SKPD teknis sebagai pembina dapat mengawal binaannya hingga tuntas.

“Jangan setelah bank memberikan kredit, kemudian kami yang menjaminkan kredit tersebut, lantas setelah dapat kredit dinas lepas begitu saja. Kita komitmen mendukung binaan dinas, tetapi dinas juga harus komitmen bekerjasama agar mengawal kelompok binaannya,” kata Indra.

Jangan sampai binaan tersebut dilepas begitu saja, apalagi bila terjadi pergeseran pimpinan (mutasi).
Tahun ini Jamkrida akan melakukan ekspansi penjaminan kredit pada perbankan-perbankan lainnya selain Bank NTB dan BPR. Targetnya terutama BPR swasta. Ekspansi ini dapat diwujudkan optimal bila pemerintah melakukan pemupukan modal.
“Kita baru memiliki Rp 37 miliar modal inti, bila terpenuhi minimal Rp 50 miliar saja. Kami lebih leluasa mengembangkan bisnis Jamkrida,” demikian Indra Manthica. (bul)