DPRD NTB Kritik Larangan Penangkapan Bibit Lobster

Mataram (suarantb.com) – Anggota Komisi II DPRD NTB, H. Busrah Hasan mengatakan Permen KP No. 1 tahun 2015 tentang pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan kurang tepat.  Pasalnya, pelarangan ini menghilangkan mata pencaharian masyarakat.

Bibit lobster yang ditangkap nelayan untuk dibudidayakan tersebut hanya memiliki angka harapan selamat satu persen saja. Oleh sebab itu, ditangkap atau tidak, keberadaan bibit lobster di tengah laut tetap tidak berubah.

Selain itu, Permen KP itu juga sangat merugikan masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya sebagai nelayan dan pembudidaya lobster.

“Mata pencaharian masyarakat hilang jadinya,” ujar Busrah, jumat, 9 Desember 2016.

Ia menjelaskan, sifat dari bibit lobster yang ditangkap nelayan untuk dibudidayakan tersebut sangat rentan mati di tengah derasnya arus laut. Hal itu tidak lepas dari sifat bibit lobster yang tergolong planktonis, mengikuti ke manapun arus laut membawanya.

Ketika kondisi arus tenang maka besar kemungkinan bibit lobster tersebut akan selamat. Namun faktanya, hanya satu persen saja dari jumlah telur lobster yang menetas itu berhasil selamat. Karena kecenderungan dari arus laut kurang bersahabat dengan bibit lobster yang baru menetas tersebut. “Dari penelitian ahli, hanya satu persen saja yang bisa selamat,” katanya.

Perairan sekitar Lombok, lanjut Busrah menjadi salah satu laut yang banyak dikunjungi oleh anak-anak lobster yang terseret arus, baik yang terbawa arus dari laut Australia maupun laut lainnya. Untuk itu, seharusnya hal tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menangkap dan membudidayakan lobser tersebut.

Sebab jika tidak ditangkap nelayan, persentase tingkat keselamatan bibit lobster juga sangat kecil. Justru dengan ditangkapnya bibit lobster tersebut, nelayan telah menyelamatkan bibit lobster  dari tingginya tingkat kematian karena derasnya arus laut.

“Lobster ini planktonis dia, ke mana arus membawanya dia akan ikut. Kalau ketemu tempat yang cocok maka selamat. Lebih baik ditangkap ketimbang mati kan,” katanya.

Dengan  adanya Permen KP No. 1 Tahun 2015 tersebut, nelayan tidak diperkenankan lagi untuk menangkap bibit lobster guna dibudidayakan. Sementara lobster termasuk jenis binatang laut yang nilai ekonomisnya tinggi. Dan jika dikelola secara benar justru dapat menjadi salah satu solusi menyejahterakan masyarakat. Khususnya masyarakat nelayan pembudidaya lobster di NTB.

“Kan bisa menjadi mata pencaharian masyarakat. Bisa menyejahterakan mereka,” katanya.

Sementara untuk larangan ekspor bibit lobster, Busrah mengatakan hal tersebut sangat bagus sebagai bagian dari strategi ekonomi. Karena Vietnam sebagai salah satu negara pembudidaya lobster sangat berjaya dengan bibit yang dikirim dari Indinesia.

“Kalau pelarangan ekspor bibit saya setuju, karena itu kan strategi, karena Vietnam sangat berjaya. Tapi jangan juga dilarang untuk budidaya dalam negeri,” katanya.

Terakhir, Busrah mengatakan justru lebih baik pemerintah mendorong masyarakat untuk melakukan budidaya lobster secara nasional. Bukan sebaliknya, melarang masyarakat menangkap dan membudidayakannya. “Harusnya budidaya lobster skala nasional. Supaya kita bisa ekspor Lobster nantinya,” tandasnya. (ast)