Salahkan Kebijakan Pusat, Made Slamet Sebut Pemprov Cari Pembenaran

Mataram (suarantb.com) – Kalangan anggota dewan menyebut Pemprov NTB hanya mencari pembenaran dengan menyalahkan kebijakan pusat sebagai penyebab melambatnya penurunan angka kemiskinan di daerah ini. Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si menyatakan belum menurunnya angka kemiskinan di NTB disebabkan oleh kebijakan Ppemerintah pusat yang kontraproduktif dengan kebijakan daerah.

Hal tersebut sangat disayangkan oleh DPRD NTB dengan menyebut Pemprov hanya mencari pembenaran terhadap kegagalan merealisasikan programnya. Kepada suarantb.com, anggota Komisi II DPRD NTB, Ir. Made Slamet, MM menyatakan keheranannya kepada eksekutif yang menyalahkan kebijakan pusat. Menurutnya, hal itu sebaiknya diakui secara jantan sebagai kegagalan pemerintah daerah (Pemda). Bukan malah menyerahkan kesalahannya pada kebijakan pusat.

“Jangan menyalahkan pemerintah pusat, salahkan diri sendiri. Harus sportif dong. Nanti giliran sukses baru pasang badan,” ujarnya, Kamis, 27 Oktober 2016.

Ia menegaskan, dengan mensinergikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah penting dilakukan. Menurutnya hal itu penting melihat fakta bahwa kebijakan nasional justru menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia menurun.

“Kan terbukti pemerintah pusat berhasil menurunkan angka kemiskinan. Malu kita terus-menerus menyalahkan pemerintah pusat,” katanya.

Ia menyebut Pemda NTB sebaiknya menjadikan kegagalan mengentaskan kemiskinan itu sebagai pelajaran untuk lebih baik lagi menjalankan program-program pengentasan kemiskinan di masa mendatang.

“Harusnya tidak menyalahkan, tapi sportif mengakui. Dan menjadikan itu sebagai motivasi yang lebih baik lagi kedepannya,” tambahnya.

Made menyatakan hal itu sangat penting untuk dijadikan motivasi membangun NTB yang lebih baik sembari terus menata sistem yang sebelumnya kurang baik.

Ia mengatakan kegagalan tersebut tidak boleh dilihat dari satu sisi. Banyak hal yang harus dibenahi oleh Pemprov NTB. Terutama kaitannya dengan merevolusi mental birokrasi. Ia menambahkan, jika mental birokrasi di NTB tidak segera bertransformasi, besar kemungkinan kemajuan yang diidamkan selama ini akan semakin jauh. (ast)