APBD Dompu Dibayangi Beban Belanja Pegawai

Dompu (Suara NTB) – Rancangan peraturan daerah (Raperda) organisasi perangkat daerah (OPD) yang diajukan pemerintah disetujui DPRD. Namun membengkaknya struktur OPD ini membayangi beban pada APBD Dompu.

Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Dompu, Kurnia Ramadhan, SE dalam laporannya pada paripurna Dewan, Jumat, 21 Oktober 2016, menyampaikan hasil pembahasan dan kajian menghasilkan eselon IIa tetap 1 orang, eselon IIb dari 30 menjadi 38, eselon IIIa dari 51 menjadi 58, eselon IIIb dari 91 menjadi 111, eselon IVa dari 422 menjadi 504, dan eselon IVb dari 118 menjadi 109. Sehingga terjadi penambahan struktur baru ada 107, sehingga estimasi penambahan alokasi anggaran yang harus dipersiapkan untuk tunjangan tambahan penghasilan Rp 1,321 miliar per tahun, dan tunjangan jabatan sebesar Rp 1,017 miliar per tahun.

Selain beban tunjangan, daerah juga harus menyiapkan operasional dan sarana prasarananya. Antara lain, kantor Dinas/Badan baru, kendaraan dinas baru dan biaya operasionalnya. Ada enam dinas baru yaitu Dinas Perumahan dan Penataan Ruang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kominfo, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Badan Pendapatan Daerah. Pemerintah juga harus menyiapkan ruang kerja untuk tambahan empat Bagian di Setda.

Laporan Badan Pembentukan Perda ini tidak berbeda dengan usulan eksekutif. Fraksi – fraksi Dewan pun langsung menyetujui Raperda OPD ini dan dua fraksi menyatakan menerima dengan catatan atas persetujuannya yaitu fraksi PKS dan fraksi PDIP.

Fraksi PKS yang dibacakan oleh Nasruddin, SH mengungkapkan, berkurangnya urusan dan kewenangan yang dimiliki daerah secara logika organisasi yang dibentuk akan semakin ramping. Ini sesuai asas pembentukan perangkat daerah yang efektif dan efisien. Ironinya di Dompu semakin bertambah OPD yaitu 24 Dinas, enam Badan, dan empat penunjang serta perhitungan eksekutif terhadap terhadap jabatan SKPD dan ternyata ada penambahan jumlah eselon sebanyak 107, sehingga tambahan beban anggaran untuk tunjangan sebesar Rp 2,34 miliar per tahun.

Fraksi PDIP yang dibacakan Taha, S.Pt mengingatkan janji Bupati dan wakil Bupati soal APBD pro rakyat yang menekankan pada pengurangan angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf pendapatan masyarakat. Sehingga Dinas/Badan yang dimekarkan agar tidak serta merta membangun infrastruktur sarana dan prasarana, tapi menggunakan gedung yang ada agar tidak mengganggu struktur APBD. Begitu juga dengan tambahan struktur yang ada agar memperhatikan kapasitas dan kompetensi pejabatnya.

Sementara fraksi Nasdem yang dibacakan Andi Bachtiar, A.Md.Par mengatakan, dari 7 Raperda yang diparipurnakan ada 2 Raperda yang cukup alot pembahasannya yaitu Raperda pemberhentian dan pengangkatan aparat Desa, serta Raperda OPD. Terhadap Raperda OPD, kendati sebagai partai pengusung pemerintah pihaknya juga tidak ingin dikesankan sebagai tukan stempel. Mendukung semua yang diajukan pemerintah, tapi bukan berarti menutup mata dari persoalan yang ada. “Kami tidak ingin di kemudian hari, akibat pembengkakan OPD ini menyebabkan kita besar pasak dari pada tiang,” katanya.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dalam tanggapannya atas laporan Badan Pembentukan Perda, mengatakan pembentukan OPD ini didasarkan pada tepat fungsi dan tepat ukuran. Sehingga bisa melakukan koordinasi denggan pemerintah atasan. “Persoalan anggaran dan sarana prasarana yang dibutuhkan, Pemda pada prinsipnya sudah mempersiapkan hal itu semua,” kata bupati. (ula)