Anggaran Rp 22 Miliar Berpotensi Jadi Silpa

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Pusat mewacanakan pemangkasan anggaran Pemkot Mataram Rp 66 miliar, dari sebelumnya Rp 88 miliar sesuai Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 125 tahun 2016. Artinya, Pemerintah Pusat berpeluang membayarkan dana alokasi umum ke ibukota provinsi NTB ini sebesar Rp 22 miliar. Sayangnya, anggaran itu tidak bisa digunakan dan berpotensi menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). Karena, APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) Perubahan sudah diketok dan evaluasi oleh Gubernur telah berakhir.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Lalu Martawang menjelaskan, informasinya bahwa Pemkot Mataram hanya ditunda pembayaran dana alokasi umum sampai Bulan November. Artinya, pada Bulan Desember berpeluang dibayarkan. Namun demikian, pihaknya belum bisa terlalu berharap karena informasi itu hanya disampaikan secara lisan, sehingga belum berani dijadikan sebagai referensi sebelum ada informasi tertulis.

Baca juga:  Target PAD Terlampaui, NTB Terbebas dari Defisit Anggaran

Perlu diketahui kata Martawang bahwa, posisi APBDP sudah dievaluasi Gubernur dan disahkan oleh DPRD Kota Mataram dengan angka pemotongan Rp 88 miliar. Dengan posisi seperti itu, kalau dimasukan dalam postur anggaran akan menjadi persoalan. Menurutnya, alangkah bijak anggaran itu dijadikan Silpa tahun 2016. Dan akan masuk tahun 2017. “Sudah selesai dengan angka Rp 88 miliar. Pemprov juga meminta kita mengurangi pendapatan sebesar itu,” terangnya.

Pemkot Mataram saat ini ujarnya, betul – betul ingin taat terhadap prosedur. Tidak ingin, anggaran itu tiba – tiba dimasukan dan berpotensi menjadi APBD ganda. “Capek kita bolak – balik diperiksa kejaksaan,” cetusnya.

Baca juga:  Bappeda Evaluasi Capaian Program Unggulan

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra mengungkapkan, Kementerian Keuangan hanya melakukan pemotongan dana alokasi umum sampai bulan November. Ada peluang kemudian, anggaran Rp 22 miliar dibayarkan. Anggaran ini akan dikomunikasikan ke tim anggaran pemerintah daerah. Apakah akan dirasionalisasikan atau tidak.

Yance belum mau berspekulasi penggunaan anggaran tersebut. Secara rill belum ada kepastian. “Belum bisa kita tentukan. Apakah dirasionalisasikan atau tidak,” cetusnya.

Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito menuturkan, hasil komunikasi dengan Pemerintah Pusat bahwa ada peluang DAU senilai Rp 22 miliar dibayarkan pada Bulan Desember. Tapi belum berani diputuskan anggaran itu seperti apa diperuntukannya. (cem)