Bentuk Pansus, DPRD NTB Ingin Ungkap Dugaan Penyimpangan di Bank NTB

Mataram (suarantb.com) – Desakan mayoritas fraksi-fraksi di DPRD NTB yang meminta dibentuk  Pansus Bank NTB disetujui oleh pimpinan dewan  berdasarkan keputusan dalam rapat  paripurna, Kamis, 22 September 2016. Dibentuknya Pansus  Bank NTB ini lantaran kinerja bank milik daerah ini  selama ini tidak sesuai harapan.

Hal ini diperparah dengan adanya indikasi pelanggaran Perda, jasa produksi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Juga lemahnya transparansi dan kontribusi Bank NTB kepada daerah. Hal lain yang menjadi kekecewaan anggota DPRD NTB dengan  diputuskannya secara sepihak penyetoran Rp 29 miliar dividen  Bank NTB ke kas daerah.

Hal tersebut dinilai sangat tidak patut karena telah melanggar peraturan dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mengamanatkan angka dividen  senilai Rp 59 miliar  harus disetor semua ke kas daerah

Kepada suarantb.com, Anggota Fraksi  PPP DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani,SH, MH menilai alasan yang disampaikan oleh eksekutif  melalui Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH,. M.Si yang menyebut ketentuan pemotongan dividen  Bank NTB sudah sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku merupakan alasan yang terlalu dibuat-buat. Sebab, RUPS sudah jelas  mengamanatkan bahwa semua dividen  harus disetor ke kas daerah.

Baca juga:  Resmi Dilantik, Pimpinan DPRD Provinsi NTB Janjikan Kinerja Lebih Baik

“Itu alasannya Pak Wagub mengatakan ada alasan tersendiri, ada aturannya segala macam, aturan yang mana? Hanya mengacu RUPS, RUPS juga mengamanatkan seperti itu, supaya mereka membayar sesuai hasil RUPS. Saya lihat manajemen Bank NTB ini buruk, kan semestinya Rp 59 miliar pada tahun ini, kenyatannya yang disetor Rp 29 miliar, Rp 30 miliarnya  dibawa kemana,” tanyanya.

Menurut Nurdin, banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Bank NTB selama ini akan menjadi atensi Pansus. Ia menyatakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Bank NTB tersebut  sangat merugikan daerah yang eksesnya berdampak pada masyarakat NTB.

“Banyak pelanggaran-pelanggaran dilakukan Bank NTB. Undang-undang nomor 40 tentang perseroan terbatas, Perda No. 7 tahun  1999 tentang pembentukan Bank NTB, kemudian Perda yang lain juga ada,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Fraksi Hanura DPRD NTB,  H. Rumaksi SJ, SH. Dikatakan,  total dividen  senilai Rp 59 miliat tersebut harus disetor semuanya ke kas daerah. Untuk itu, alasan Bank NTB yang hanya menyetor Rp 29 miliar dan mengalihkan Rp 30 miliar  menjadi laba ditahan telah melanggar peraturan. Rumaksi lantas  mengingatkan Bank NTB harus taat dengan peraturan daerah dan undang-undang yang sudah ada.

Baca juga:  Silaturahmi dengan Gubernur, DPRD NTB Siap Wujudkan NTB Gemilang

“Ada tidak transparansi dari manajemen  Bank NTB ini. Untuk  itu dipertanyakan, memang jasa produksi diatur dalam aturan dasar dan aturan rumah tangga (Bank NTB), nah ini yang akan kita Pansuskan karena banyak hal yang keliru,” katanya.

Terkait usulan agar dilakukannya perombakan manajemen Bank NTB karena kejadian tersebut, menurut Rumaksi hal itu akan ditentukan ketika hasil kerja Pansus telah keluar.“Ya nanti dari hasil Pansus kerja bagaimana, (hal itu) akan kita usulkan,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD NTB TGH. Mahalli Fikri yang juga menjadi pimpinan sidang paripurna tersebut menyampaikan bahwa keputusan DPRD NTB untuk membuat Pansus karena dinilai ada kejanggalan dalam beberapa kebijakan yang selama ini diambil oleh manajemen Bank NTB. Hal tersebut dinilainya perlu dilakukan untuk menegakkan aturan yang telah disepakati bersama.

“Nggak ada masalah, karena masih ada pandangan adanya Perda, adanya aturan ini (yang dilanggar), kenapa Bank NTB menyisihkan laba ditahan dan sebagainya,”ujarnya.

“itu kan Pansus itu berusaha mencari bagaimana seharusnya yang sesuai dengan Undang-Undang. Supaya jangan sampai ada lembaga pemerintah daerah yang melanggar aturan. Dan kita berkewajiban melaksanakan pengawasan jangan sampai ada pelanggaran aturan,” tambahnya. (ast)