Investasi di Mataram Dinilai Kebablasan

Mataram (Suara NTB) – Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska, SPt., mempertanyakan pernyataan Kepala Dinas Takowasbang Kota Mataram, Drs. HL. Djunaidi yang menyebutkan bahwa lahan pembangunan di Kota Mataram hanya tersisa tujuh persen saja.

‘’Datanya yang tujuh persen itu dari mana? Sementara inikan terkait dengan revisi Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Mataram. Revisi perda ini masih dalam kajian akademisi,’’ terangnya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis, 22 September 2016.

Wiska menegaskan bahwa semangat dari revisi Perda RTRW itu adalah bagaimana agar pembangunan yang berlangsung di Mataram, sesuai dengan peruntukkannya. ‘’Yang kedua adalah, untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran,’’ ucapnya. Pelanggaran yang selama ini terjadi, lanjut Wiska, itulah yang ingin diminimalisir dalam revisi Perda RTRW. Bukan malah melemahkan.

Informasi yang diperoleh Komisi III DPRD Kota Mataram dari Bappeda Kota Mataram, bahwa revisi Perda tersebut masih dalam kajian akademisi. Untuk mencapai RTH (Ruang Terbuka Hijau) sebanyak 20 persen, kemungkinan Pemkot Mataram mengalami kesulitan. Kendati demikian, upaya untuk memperjuangkan itu, tidak boleh berhenti. Yang tidak kalah pentingnya adalah terkait lahan pertanian berkelanjutan. ‘’Itu amanah undang-undang yang harus dimasukkan dalam revisi Perda RTRW Kota Mataram,’’ katanya.

Baca juga:  Tiga Investor Berebut Kelola Aset Pemprov di Gili Tangkong

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram menangkap sinyalemen dari pernyataan Kepala Dinas Takowasbang Kota Mataram bahwa lahan pembangunan yang tersisa tujuh persen, dengan dilakukannya revisi Perda RTRW, dapat bertambah. ‘’Sehingga yang tadinya tujuh persen menjadi 20 persen setelah revisi Perda RTRW,’’ imbuhnya. Justru hal itu sebetulnya tidak boleh terjadi.

Wiska sepakat kalau investasi harus masuk sebanyak-banyaknya ke Kota Mataram agar Mataram bisa berkembang semakin pesat. ‘’Cuman jangan sampai mengabaikan tata ruang kita. Keseimbangan itu harus tetap ada. Itu yang harus disepakati,’’ pintanya. Ia mengingatkan, jangan sampai investasi di Kota Mataram kebablasan. Sehingga tata ruang Kota Mataram akan menjadi kacau.

Baca juga:  Provinsi Jiang Xi Tawarkan Investasi untuk NTB

Wiska menggambarkan bahwa kondisi tata ruang di Mataram mengarah pada pola investasi yang kebablasan. Seperti pembangunan pasar modern dan juga mal. ‘’Kan kelihatan ketimpangan yang terjadi di Kota Mataram terkait investasi,’’ katanya. Pihaknya akan memperjuangkan bahwa lahan pertanian berkelanjutan dan juga RTH harus tetap ada. Ketika RTH 20 persen dan lahan pertanian berkelanjutan masuk dalam revisi RTRW, itu merupakan upaya melindungi petani dan keseimbangan alam.

Pada bagian lain, Wiska meminta Pemkot Mataram merealisasikan wacana moratorium izin pembangunan ruko sebagai upaya mengendalikan laju pembangunan di Mataram. (fit)