Rasionalisasi APBD-Perubahan, Lotim Surplus Rp 56 Miliar

Selong (Suara NTB) – Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) sudah diketok dan disepakati antara eksekutif dan legislatif. Dari gambaran ini, APBD Perubahan diasumsikan akan mengalami surplus Rp 56 miliar di tengah upaya pemerintah melakukan rasionalisasi anggaran yang berujung pemangkasan anggaran sejumlah daerah.

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Kabupaten Lotim, Hasni. Ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 9 September 2016, Hasni menerangkan, total APBD Perubahan Lotim Rp 2,4 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan APBD induk sebesar Rp 2,3 triliun lebih.

Lotim memang termasuk daerah yang terkena imbas pemangkasan anggaran, yakni pada komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 21,6 miliar dan bagi hasil royalti PT NNT senilai Rp 25 miliar. ‘’Total sekitar Rp 46 miliar anggaran Lotim terpangkas,’’ akunya.

Baca juga:  Bappeda Evaluasi Capaian Program Unggulan

Namun di sisi lain, Lotim pada penyusunan anggaran perubahan ini mendapat tambahan dana cukup signifikan lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PM) terakhir diterima Lotim, Lotim mendapatkan tambahan dana bagi hasil senilai Rp 34 miiar. Dana ini diperoleh dari kuota tahun 2015 lalu yang belum habis terealisasi. Kepastian mengenai dana ini, Pemkab Lotim masih menunggu transfer dari pemerintah pusat.

Akibat dari pemangkasan anggaran ini diakui sejumlah item program pembangunan mengalami penyesuaian, namun penyesuaiannya hanya bersifat pergeseran. Mengenai transfer Dana Desa diyakinkan Hasni sama sekali tidak ada pemangkasan. Anggaran desa dari pusat itu tidak ada pengurangan dan tetap sesuai semula.

Selain itu, ujarnya, soal dana desa, ada sekitar Rp 164 miliar yang belum dicairkan oleh pemerintah pusat. Sisa ini merupakan tahapan terakhir dari pencairan dana desa. Pemkab Lotim juga menunggu dana ini segera dicairkan.

Baca juga:  Komisi I DPRD NTB Cermati Belanja Diduga Tak Wajar

Mengenai dana lainnya yang dikirim ke desa-desa sebagian besar justru sudah dicairkan. Keperluan dana untuk pembayaran Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa sudah diberikan ke seluruh desa. Yang belum sepenuhnya diakui adalah dana pembangunan. “Sedangkan pembangunan semua desa yang diajukan triwulan II sebanyak 118 desa sudah diajukan pembayaran. Sisanya ditunggu. Karena belum sampaikan laporan,” katanya.

Ditambahkan secara umum, total realisasi anggaran belanja ke desa-desa ini mencapai 51,4 persen. masih rendah adalah realisasi pembangunan yang baru mencapai 32,66 persen. Bagi Dinas PPKA, hanya sebagai juru bayar. Namun, pihaknya meyakinkan setelah semua persyaratan pencairan dana sudah bisa dicairkan dalam waktu dekat. (rus)