TAPD Kota Mataram Belum Tuntaskan Rasionalisasi Anggaran

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram hingga kini masih belum menyelesaikan rasionalisasi terhadap anggaran. Pasalnya, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) masih menyisir beberapa anggaran yang harus dipangkas di SKPD.

Plt. Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin, 5 September 2016 mengatakan, pihaknya masih mengundang TAPD untuk membahas kembali rasionalisasi anggaran yang disesuaikan di SKPD. Pembahasan secara maraton baru menemukan angka Rp 82 miliar dari penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 88,25 miliar. Artinya, masih ada Rp 6 miliar lebih perlu dirasionalisasikan kembali. “Nanti siang (kemarin,red) kita bahas lagi. Insya Allah, semuanya akan final,” kata Eko.

Setelah total anggaran rasionalisasi ditemukan, baru kemudian dilaporkan ke Walikota. Apakah memang ini disetujui atau perlu rasionalisasi kembali. Jika sudah difinalkan maka akan dibahas bersama DPRD Kota Mataram. Beberapa kegiatan yang bersumber dari DAU dan dikurangi adalah belanja modal baik fisik dan non fisik. “Nanti kita lapor dulu ke Pak Wali. Kalau beliau setuju baru dibahas di Dewan,” ujarnya.

Baca juga:  Anggaran OPD Kota Mataram Dipangkas

Pemangkasan anggaran ini hampir merata di seluruh SKPD. Tidak disebutkan oleh Eko, SKPD mana saja yang anggarannya paling besar dipangkas. Tapi terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan kemiskinan tidak akan dilakukan pemangkasan. Sebab, itu sudah jadi komitmen Walikota untuk memprioritaskan pemenuhan program dasar.

“Anggaran kemiskinan dan berkaitan dengan pelayanan dasar, kita prioritaskan dan tidak dipangkas,” imbuhnya.

Eko mengakui, ada beberapa pengalokasian gaji harus dipangkas. Tapi ini, tidak mengganggu gaji atau kesejahteraan Aparatur Sipil Negara. Sebab, pemangkasan gaji karena perencanaan pengalokasian gaji yang lebih. Dia enggan menyebutkan berapa total perencanaan gaji dialokasikan tersebut. Selain gaji, ada juga perjalanan dinas SKPD dikurangi. Ini disesuaikan dengan postur anggaran yang tersedia di APBD Perubahan. “Perjalanan dinas juga kita pangkas,” sebutnya.

Baca juga:  Rem Belanja, Pemprov Kurangi Perjalanan Dinas

Kembali disampaikan, penundaan DAU ini tentu berpotensi terhadap penundaan program serta pembayaran proyek yang sudah berjalan. Dia tetap berharap bisa berjalan sesuai skema sebelumnya, meskipun tidak berani memastikan Pemerintah Pusat memberikan anggaran lebih besar di tahun 2017 mendatang.

“Walaupun ditunda anggap saja tidak ada. Syukur – syukur ada perbaikan keuangan negara,” demikian kata Eko. (cem)