DAU Ditunda, Gubernur Diharapkan  Pimpin Gerakan Penghematan Anggaran

Mataram (suarantb.com) – Momentum penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Provinsi NTB oleh pemerintah pusat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) seharusnya bisa menjadi momentum bagi Gubernur dan  pejabat di NTB memberikan contoh melakukan gerakan penghematan anggaran.

Hal tersebut disampakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Fitra NTB Ervyn Kaffah kepada suarantb.com, Rabu, 31 Agustus 2016. Menurut Ervyn, di tengah kesulitan anggaran yang disebabkan oleh tertundanya DAU untuk Provinsi NTB jangan sampai membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk menunda program-program yang berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Justru, hal tersebut harus menjadi momentum bagi pemimpin dan pejabat pemerintahan di NTB untuk memberikan contoh bagaimana menangani keadaaan.

“Karena kita tidak cukup sekedar punya pimpinan yang baik. Tapi pemimpin yang siap menangani keadaan. Memberi guidance membangun arah. Itu baru pemimpin, tugas pemimpin kan membangun arah, dia yang harus merumuskan ideologi,” ujarnya.

Menurut Ervyn, gerakan penghematan anggaran merupakan  sebuah langkah yang baik, sekaligus memberikan efek yang besar bagi pandangan masyarakat terhadap pemimpinnya. Dikatakan, gerakan tersebut akan sangat berdampak jika dimulai oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

“Gubernur harus pimpin gerakan berhemat. Bagaimana cara memimpin? Yang pertama gubernur mengumumkan, potong tunjangannya untuk kepentingan publik,” sarannya.

Seandainya Gubernur berani  mengambil tindakan dengan memotong tunjangannya dan disumbangkan untuk kepentingan publik, hal tersebut bisa memberikan dampak yang besar.  Tidak hanya bagi masyarakat, juga bisa menjadi acuan jajaran pejabat lain. Untuk itu, Pemprov NTB, menurut Ervyn, harus terus melanjutkan program-program yang  berorientasi kepada kepentingan masyarakat  karena hal tersebut memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan perekonomian masyarakat NTB.

“Saya sarankan, kalau yang urusannya ke publik itu ditunda oleh pemerintah, pelaku usaha harus gugat pemerintah. Tapi kalau program itu menyangkut birokrasi tunda saja,” ujarnya. (ast)